Langkah Menteri BUMN, Erick Thohir mengangkat perwira tinggi TNI/Polri dalam struktur komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikecam banyak pihak.
- Diusulkan Golkar Maju di Pilkada Surabaya 2024, Ini Tanggapan Wali Kota Eri Cahyadi
- Kiai SAS Jadi Komut PT KAI, Gus Yasin: Memprihatinkan, Pemimpin Umat Jadi Anak Buah Menteri!
- Presiden Jokowi Didampingi Forkompimda Jatim Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Door To Door
Kecaman disampaikan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Mohammad Isnur dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/6).
"Ini langkah mundur demokrasi dan bertentangan dengan semangat-semangat tata negara, Tap MPR, dan juga UU TNI dan UU Kepolisian," kata Isnur.
Menurutnya, pendekatan keamanan yang dilakukan negara akan berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi. Terlebih, masih maraknya konflik agraria seperti perampasan lahan, tambang, dan perkebunan di sejumlah tempat yang menurut catatan YLBHI masih ada dugaan keterlibatan anggota TNI/Polri.
"Bahkan dalam kondisi pandemik, YLBHI mencatat TNI/Polri juga terlibat sebagai 'aktor' dominan perampasan lahan di tengah pandemik. Setidaknya ada 16 kasus dari Sumatera hingga Papua, 50 persen di antaranya terkait dengan TNI, baik sebagai beking, ataupun terlibat langsung. Sedangkan Polri terlibat pada 75 persen kasus perampasan lahan," bebernya.
Senada diungkapkan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Setara Institute, KontraS, LBH Jakarta, HRWG, dan Imparsial.
Koalisi ini mendesak Menteri BUMN untuk mengevaluasi kebijakan menempatkan TNI/Polri aktif di dalam jabatan sipil dalam hal ini jajaran BUMN.
Pengangkatan perwira TNI-Polri dalam jajaran BUMN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU 34/2004 tentang TNI (UU TNI) dan UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Atas dasar itu, Koalisi juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan reformasi TNI/Polri sebagaimana amanat reformasi. Sebab, pengangkatan TNI/Polri aktif ke ranah sipil seolah tidak sejalan dengan upaya reformasi TNI-Polri karena dianggap menarik-narik TNI-Polri kembali “berbisnis” sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru.
"Presiden harus jalankan reformasi TNI dan Polri secara konsekuen sebagaimana amanat reformasi, Tap MPR, UU Polri dan UU TNI," ujar peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dengan Atau Tanpa Rekom PKB, Gus Munib Tetap Maju di Pilkada Banyuwangi 2024
- DPRD Bondowoso Maksimalkan Pokir
- Jelang Aksi Akbar Buruh 10 Agustus, Jumhur Hidayat Endus Ada Pembusukan
