Kebijakan new normal dianggap sama dengan bunuh diri massal di tengah pandemic virus corona atau Covid-19.
- Burhanuddin Muhtadi Prediksi Pilpres 2024 Dua Putaran
- Tolak Pernyataan Mahfud MD, Iwan Sumule: Konstitusi Hadir Menjaga Rakyat Dari Penguasa Zalim
- Soal Impor Beras dan Garam, Negeri Ini Sedang Dikendalikan Pemburu Rente
Hal ini disampaikan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/5).
Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja, Perkantoran, dan Industri.
Sayangnya, pelonggaran atau relaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah digaungkan sejak pekan lalu tersebut dinilai terlalu sembrono.
Mardani menilai kebijakan yang diambil pemerintah tersebut dinilai tumpang tindih dan cenderung inkonsisten.
Pasalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pun dinyatakan bahwa tempat kerja diliburkan selama penerapan PSBB.
Menurut Mardani, rencana new normal yang disampaikan Presiden Joko Widodo mesti dilakukan dengan pengendalian ketat. Jika tidak, hal itu bisa menjadi bencana besar.
"Belum saat melakukan relaksasi kebijakan PSBB dan mempersilakan masyarakat beraktivitas kembali secara normal. Akan ada potensi lebih bencana besar tanpa melakukan pengendalian dalam kebijakan ini," ujar Mardani.
Anggota Komisi II DPR RI ini mengurai, pelonggaran PSBB atau 'berdamai dengan virus Corona' di saat belum ditemukan vaksin justru bisa berpotensi memperparah keadaan. Mengacu data kasus Covid-19 di Indonesia yang masih belum menunjukkan ada penurunan grafik yang signifikan.
"Pertama, tren penyebaran virus di Indonesia masih terus meningkat. Kedua, masih belum ada vaksin resmi. Kenapa malah melakukan pelonggaran? Sama saja dengan bunuh diri massal," tuturnya.
Lebih lanjut, Mardani Ali mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan segala aspek dan kemungkinan yang akan terjadi jika tetap memaksakan kehendak melakukan relaksasi kebijakan PSBB. Seharusnya kesehatan menjadi panglima dalam setiap pengambilan keputusan dengan mendengar masukan dari para ilmuwan.
"Kalau apa-apa pertimbangannya ekonomi ketimbang kesehatan, tunggu saja bom waktu ini di pemerintahan," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pengamat Nilai Bansos Bergambar Puan Tak Efektif Dongkrak Elektabilitas
- Prabowo Akui Bangga Dengan Hasil Hasil Karya PT INKA
- Kalau Ferdinand Hutahaean Tak Diproses, Siapa Saja Bisa Melecehkan Islam
