Kebijakan pemerintah dianggap membingungkan dalam penanganan wabah Covid-19. Salah satunya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah melarang mudik namun di satu sisi membuka transportasi publik.
- Singgung Permensos 8/2021, ACT Klaim Belum Terima Surat Teguran Sebelum Izin Dicabut
- Iran Resmi Jadi Anggota SCO
- Bawaslu Temukan 805 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Terbanyak Soal Dukungan ke Paslon Pilkada di Medsos
“Saya minta pemerintah konsisten. Kadang-kadang membingungkan, walaupun ada syarat-syarat tapi tetap membingungkan. Mudik dilarang, tapi transportasi dibuka walaupun dengan syarat-syarat,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).
Said Aqil mengakui bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat disiplin. Namun jika pemerintah tegas dalam membuat aturan, maka tidak akan ada kebingungan di tengah masyarakat dalam menjaga keselamatan diri.
“Sudahlah, sekarang kita ini susah untuk disiplin, gitu saja enggak bisa. Kemudian masjid dibubarkan kalau ada kerumunan, tapi pasar, mal dibuka, kurang tegas pemerintah ini,” tegasnya.
Said mengatakan, wabah Covid-19 ini tidak akan hilang dalam waktu yang singkat. Sehingga, pihaknya berharap agar masyarakat dan pemerintah mampu menjalankan kehidupan normal yang baru guna berdamai dengan Covid-19.
“Masyarakat kita belum sadar, kemungkinan nanti new normal ini kalau sudah selesai bisa jadi tradisi baru kepribadian kita lah. Jaga kebersihan, jaga diri kita, pakai masker sudah menjadi kebiasaan yang akan datang ini. Bagaimanapun Covid-19 tidak bisa hilang sama sekali, enggak,” tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Demokrat Anggap Luhut Berbahaya Bagi Rezim Jokowi
- Survei Opini Publik Tentang Kinerja Menteri Lebih Fair Kumpulkan 100 Pakar
- Hasil Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Puas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2022
