Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19, menteri Kabinet Indonesia Maju dilarang berpergian ke luar negeri.
- Presiden PKS Bertemu Bupati Bangkalan, Tukar Cinderamata Batik dan Ajak Kolaborasi
- Nusron Wahid Minta Masyarakat Tidak Suudzon Terkait Kebakaran Kilang Minyak Pertamina di Cilacap
- Mundjidah-Sumrambah Beri Ruang Kreasi Anak Muda Atasi Gangster di Jombang
Larangan tersebut merupakan imbauan Presiden Joko Widodo yang disampaikan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dalam keterangan pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7)
Mulanya, Pramono Anung mengingatkan pesan Presiden Jokowi untuk para menteri dan kepala lembaga agar memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.
"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," ujar Pramono Anung.
Berkaitan hal tersebut, Pramono Anung menuturkan, Presiden Jokowi meminta seluruh menteri dan ketua lembaga untuk tidak berpergian ke luar negeri selama masa PPKM Darurat Covid-19.
"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri, karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," tegas Pramono.
Selain itu, Pramono Anung menyampaikan imbauan Jokowi kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19.
Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.
"Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- MAKI Desak Kejagung Segera Sita Aset yang Dimiliki Indosat dan IM2
- Golkar Bisa Saja Hengkang dari Koalisi Prabowo Jika PDIP Mau Munculkan Ganjar-Airlangga
- Tak Ingin Terjadi Neo Orde Baru di Era Jokowi, BEM SI Kritik Dugaan Dinasti
