Pemerintah Indonesia dalam RPJM-nya telah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan untuk Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir di Indonesia yang dikaitkan dengan upaya peningkatan ketahanan atau resilience masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana.
- Ubah Mindset Camat-Lurah, Wali Kota Eri Tekankan Transformasi Layanan Publik dan Prioritaskan Kebutuhan Warga
- Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Pemkot Surabaya Sambut Positif PPKn di Kurikulum Tahun Ajaran 2023
- Pj Gubernur Adhy Paparkan 4 Indikator Keberhasilan Pemilu 2024 di Jatim
Hanya saja, konsepsi pemahaman untuk ketahanan maritim, sifatnya masih spasial dan belum terintegrasi dan dieksplorasi secara mendalam, khususnya dalam kebijakan kelautan yang mengakomodasi peran dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan sektor maritim.
"Ada lima elemen kunci untuk bangun ketahanan maritim," ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Basilio Dias Araujo dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL dalam seminar virtual bertema "Membangun Konsep Ketahanan Maritim Indonesia", Jumat (19/2)
Lima elemen tersebut antara lain posisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk yang besar, karakter bangsa yang kuat, dan pemerintah yang berdaulat.
Pihaknya meyakini bahwa Indonesia harus lebih menoptimalkan elemen-elemen penting tersebut, sehingga ketahanan maritim nasional dapat diwujudkan.
Disamping itu, Kemenko Marves juga terus mendorong transformasi ekonomi yang lebih maju dan bernilai tambah dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim.
"Kita berharap pemahaman (akan) pentingnya konsep Ketahanan Maritim untuk wujudkan Indonesia berdaulat maritim semakin jelas," tutupnya.
Di dalam workshop tersebut, turut pula diundang Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Gubernur Lemhannas RI, Bappenas RI, KKP, KLHK, LIPI, dan juga K/L terkait lainnya untuk bertukar pemikiran dan gagasan mengenai hal ini.
Ke depan, Kemenko Marves akan memimpin kementerian/lembaga terkait lainnya untuk susun rekomendasi dan peta jalan (roadmap) Kebijakan Ketahanan Maritim Indonesia.
Hal ini akan memudahkan penerapan berbagai Rencana Aksi dan Program Strategis bidang Kemaritiman dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan sejalan dengan kepentingan nasional, serta melibatkan partisipasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor kemaritiman Indonesia. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- 120 Anggota DPRD Jatim 2024-2029 Resmi Dilantik, Pj Gubernur Adhy: Selamat Menjalankan Tugas, Utamakan Kepentingan Rakyat
- Delapan Tahun Berturut-turut Jatim Raih SAKIP Predikat A, Gubernur Khofifah: Wujud Konsistensi Penerapan Kinerja yang Akuntabel
- Pertama di Indonesia, Bupati Sumenep Achamd Fauzi Mulai Uji Coba Sepeda Listrik Untuk ASN
