Melarang wartawan meliput, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dinilai antikritik. Beberapa wartawan menilai sikap Risma seperti sistem feodalisme. Padahal sebagai pejabat publik, Risma seharusnya bisa bersikap lebih terbuka.
- Said Didu: Sekarang Benci Produk Impor, Kira-kira Apa yang Akan Terjadi?
- Menperin Jangan Tutup Mata, Tindak Tegas Industri Pengekspor Minyak Goreng Ilegal
- Ganjar Dideklarasikan Capres, Jokowi Yakin Rakyat Semakin Dewasa Memilih
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu menyebut bahwa hari ini telah disepakati bersama menggunakan sistem demokrasi dalam bingkai negara republik.
Lanjut Pangi, pemimpin yang baik apakah itu kepala negara atau kepala daerah bisa dikritik oleh rakyat selama sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sementara di sistem feodal yang dipimpin oleh raja atau bangsawan tidak demikian. Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja sangat terbuka dengan kritikan.
"Kalau kita bicara feodal adalah raja selalu benar, kebenaran mutlak ada pada raja, mengkritik raja sama dengan mengkritik Tuhan, ini namanya feodal," ungkapnya.
Nilai nilai tersebut (feodal) sejatinya, kata Pangi, sudah tidak ada dan bergeser ke nilai demokrasi sejak Republik Indonesia berdiri.
"Maka nilai nilai lama tadi yaitu feodal bergeser digantikan tatanan baru yaitu nilai demokrasi," tegasnya.
Sehingga dalam nilai itu, raja atau pemimpin sangat bisa dikritik. Hal tersebut sudah diatur sedemikian rupa dalam tatanan konstitusi kita saat ini.
"Sekarang masuk nilai-nilai baru yaitu demokrasi, raja boleh dong dikritik. Raja tidak selalu benar, mengkritik raja bukan mengkritik Tuhan, raja boleh diawasi," pungkas Ipang.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Karakter Gede Pasek Dinilai Masih Kurang Mumpuni, PKN Hanya Akan Jadi Pemanis di 2024
- Fraksi Nasdem DPRD Jatim Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan
- Ganjar-Mahfud Pilih Jateng Sebagai Kampanye Akbar
