Kesal lantaran pembentukan pansus Covid-19 tak mulus akibat diganjal Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.
- Jadi Tokoh Inspirator Muda, Hendy Setiono: Terima Kasih, akan Berbuat Lebih Baik untuk Kota Surabaya
- Pemkot Surabaya Buka 1.560 Formasi CPNS-PPPK 2021, Ini Rinciannya
- Pjs Bupati Kediri, Gratiskan Pengobatan Korban Keracunan di Badas Pare Kediri
Sejumlah anggota DPRD Surabaya dari lintas fraksi sepakat membentuk kanal komunikasi diberi nama 'Lapor Dewan'.
Tujuan dibentuknya kanal komunikasi 'Lapor Dewan' ini untuk menampung keluhan hingga mencari solusi bagi masyarakat yang mengalami berbagai permasalahan mulai dari
Pencegahan penyebaran Covid-19 hingga masalah penyaluran bantuan dampak dari pandemi.
“Diharapkan nanti kanal ini menjadi jembatan dalam menampung masalah masyarakat secara langsung sehingga dapat dicarikan solusi dengan cepat," kata Ketua 'Lapor Dewan', Machmud dikutip Kantor Berita RMOLJatim digedung DPRD Surabaya, Senin (11/5).
Hal yang sama juga dukatakan Camelia Habibah. Menurut politisi asal PKB ini bahwa kanal informasi 'Lapor Dewan' ini bisa diakses oleh masyarakat melalui berbagai media sosial mulai dari aplikasi masangger whatsApp (WA), Facebook, twitter maupun website.
“Kami menyediakan berbagai platform untuk memudahkan masyarakat jika ingin melaporkan permasalahan yang dihadapinya," katanya.
Senada dengab Habiba, Politisi Nasdem, Imam Safi’i mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya juga menyediakan laman website guna mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhannya.
Namun, Machmud asal partai Demokrat ini kembali menagaskan bahwa pembentukan 'Lapor Dewan' ini murni merupakan sikap beberapa DPRD Surabaya terhadap lemahnya komunikasi mereka terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Ini murni sebagai sikap kami yang tidak puas terhadap kinerja Pemerintah Kota yang kami lihat masih kurang maksimal,“ tandasnya.
Ia juga menampik bahwa 'Lapor Dewan' ini merupakan bentuk protes terhadap belum terbentuknya Pansus Penanganan Covid-19.
“Secara tegas ini tidak ada hubungannya dengan pansus Covid yang belum terbentuk, ini tidak ada hubungannya. Ini murni bentuk keprihatinan kami karena buntunya komunikasi kami kepada Pemkot," tegasnya.
Namun ia tidak membantah jika 'Lapor Dewan' ini diinisiasi karena tidak efisiennya kinerja Komisi-komisi selama ini.
“Kita merasakan rapat-rapat komisi yang selama ini dilakukan kurang efisien, sehingga kami berinisiatif untuk membentuk kanal informasi bagi warga yang bisa diakses dengan cepat dan kami berusaha akan memberikan solusi terhadap masalah yang dikeluhkan,“ pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik, Bupati Malang Dukung Reformasi Birokrasi Berdampak
- Mas Dhito: Bandara Dhoho Efektif Beroperasi 5 April 2024
- Pemkot Surabaya Undang Warga Ikut Upacara Hari Sumpah Pemuda dengan Memakai Baju Adat
