RMOLBanten. Sejumlah warga yang tergabung dalam LSM Bentar melakukan unjuk rasa di depan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, Kamis (31/5).
- Peringati HPN 2024, Wali Kota Maidi Tantang Pers Bawa Kota Madiun Mendunia
- Pelajar SD-SMP se Surabaya Bantu Sesama Pelajar Terdampak Pandemi Covid-19, Wali Kota Eri: Saya Kagum dan Terharu
- Tingkatkan Ketakwaan di Bulan Ramadan, Para Kiai Muda Jatim Gelar Zikir di Ponpes Al-Furqon
Agus mengaku hasil evaluasi dan investigasi ditemukan adanya beberapa kejanggalan, mulai dari tidak transparannya anggaran sosialisasi program PTSL di setiap desa, hingga dugaan adanya pungli dalam pelayanan atau proses pembuatan sertifikat, balik nama, pemecahan sertifikat atau yang lainnya.
"Dugaan adanya unsur paksaan terhadap pihak desa dalam pembelian map berlogo BPN seharga Rp70 ribu per lembar dalam program PTSL," kata Agus saat berorasi.
Agus mengaku BPN juga kurangnya koordinasi terhadap Pemkab Lebak dalam program PTSL, terutama dalam hal SKB 3 menteri.
"Data yang kita himpun anggaran sosialisasi di setiap desa hanya menerima Rp2 juta padahal dalam anggaran sudah di plot Rp12 juta," paparnya.
Agus mengecam buruknya kinerja dan pelayanan di Kantor BPN Lebak, juga mendesak Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Banten untuk segera mengevaluasi kinerja pegawai BPN Kabupaten Lebak.
"Kepala Kantor BPN Lebak juga harus bersikap transparan dalam pengelolaan anggaran pemerintah," pintanya.
Sementara Kasie Hubungan Hukum Pertanahan, Mamat Hidayat membantah keras seluruh tudingan yang disampaikan demonstran. Menurutnya sejauh ini BPN bekerja sesuai dengan Tupoksi dan aturan yang berlaku.
Mamat menjelaskan untuk anggaran sosialisasi sebanyak Rp12 juta itu bukan seluruhnya untuk desa, namun ada beberapa pihak yang berhak mendapatkan. "Jadi Rp12 juta itu keseluruhan, tapi faktanya memang dipecah untuk desa dan lain-lain," katanya.
Mamat juga membantah tidak transparannya soal anggaran sosialisasi program PTSL di setiap desa. Pasalnya BPN paling sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar paham mekanisme.
"Justru kita paling keras memberikan sosialisasi. Yang jelas semua tudingan itu tidak benar," katanya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dituding Komersialisasi Jabatan, LIRA Bersama Oi Tuntut Pj Bupati Magetan Hingga ke Akherat
- Begini Kronologi Ambruknya Rumah Warga di Kapasari Surabaya
- PWI Jatim, Kominfo Jatim dan Stikosa-AWS Bahas Program Beasiswa Bagi Keluarga Wartawan
