Klaim calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) dalam debat kedua Pilpres bahwa tidak terjadi konflik sosial selama 4,5 tahun masa pemerintahannya terkait pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, dibantah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
- Tiru Korsel, Anies Minta Pemerintah Serius Kembangkan Seni Budaya Sebagai Investasi
- Cak Imin Berkunjung ke Golkar, Viva Yoga: PKB Itu "Partai KIB Banget"
- Tidak Ada Cacat Hukum, Yusril Dinilai Bisa Jadi Bacawapres Prabowo
KontraS menguatkan kicauan Greenpeace Indonesia yang juga membantah pernyataan Jokowi. Greenpeace Indonesia menyebut pernyataan Jokowi tidak sesuai fakta.
"Tidak ada konflik sosial? Hmm.. Faktanya konflik agraria masih jadi persoalan dalam beberapa tahun ini," tulis @GreenpeaceID.
Greenpeace melengkapi data aktivis lingkungan yang dikriminalisasi terkait pembangunan infrastruktur yang terjadi sepanjang tahun 2015-2018. Puncak kriminalisasi terjadi tahun 2018 dimana ada 62 aktivis yang dikriminalisasi.
"Percepatan infrastruktur seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, seperti petani dan nelayan yang terusir dari laut dan tanahnya sendiri," tulis Greenpeace Indonesia.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Effendi Gazali Sebut Penyelundupan Benur Rp 50,4 Triliun, Jubir KKP: Laporkan Saja ke KPK
- Koalisi Perubahan Butuh Golkar untuk Hadapi Poros PDIP dan KKIR
- PDIP Sampaikan Selamat Kemenangan Ipuk-Mujiono, Akan Kawal Penghitungan Suara Sampai Tuntas
