RMOLBanten. Tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperbanyak
penanganan kasus tindak pidana korupsi korporasi. Tujuannya, untuk
meningkatkan asset recovery negara.
- Sidang Suap Ronald Tannur, Guru Besar Unair:Tidak Ada Dissenting Opinion Bukan Berarti Terlibat
- Belum Laporkan LHKPN, 5.681 Caleg Terpilih Terancam Tak Dilantik
- Istri Sekretaris MA Hasbi Hasan Dicecar KPK Soal Aliran Uang Suap Pengurusan Perkara
"Ya kita nggak bisa bilang ke depannya akan banyak, tapi kalau ke depan ada kasus seperti itu ya kita akan jadikan sebagai fokus, sekarang tindak pidana korupsi korporasi akan lebih banyak dibanding dulu-dulu," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/5).
Ia juga menambahkan jika saat ini pihaknya akan mengadakan piket untuk mengusut tindak pidana korupsi korporasi tersendiri mengingat asset recovery yang seharusnya dikembalikan ke negara jumlahnya masih sedikit.
"Sekarang itu kita mau ada shift, itu juga salah satu karena kalau kita lihat asset recovery kita itu sangat sedikit," lanjutnya.
Laode menuturkan dari triliunan jumlah kerugian negara hanya sedikit yang dapat ditarik kembali. Sehingga pihaknya melakukan berbagai upaya agar asset recovery negara lebih meningkat.
Selain itu, dirinya yakin atas kasus tindak pidana korupsi korporasi akan meningkat karena didukung hukum acara dan kemampuan penyidik KPK untuk menangani kasus tersebut.
Saya pikir teman-teman di KPK sudah agak terlatih juga mulai melakukan itu," tukas Laode seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL. [ian]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Korupsi Kredit Macet BNI Disorot, MAKI: Aneh, Kalau Pelakunya Tunggal Mestinya Penggelapan Bukan Korupsi
- KAI Pecat dan Cabut SK Razman Arif Nasution Karena Dianggap Menyalahi Profesi Advokat
- Peradi Pergerakan Perjuangkan Pembentukan Dewan Kehormatan Advokat Sebagai Wadah Tunggal
