Kasus persaingan usaha di industri penerbangan yang melibatkan maskapai Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya, dan Lion Air, diungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Riset HFC BTN: Permintaan Meningkat, Harga Rumah Naik 5,24 Persen
- Sambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H, BI Jember Siapkan Uang Pecahan Rp 3 Triliun
- Terima Dubes Peru untuk Indonesia di Grahadi, Pj Gubernur Jatim Bahas Peluang Kerja Sama dan Ajakan Konferensi Perdagangan Dunia
Demikian dijelaskan Komisioner KPPU, Guntur Saragih di media center KPPU, Jakarta dilansir Kantor Berita RMOL, Senin (8/7) kemarin.
Dalam kasus rangkap jabatan, kata Guntur, Dirut Citilink Juliandra Nurtjahjo yang seharusnya dijadwalkan memberi keterangan kembali mangkir dengan alasan mendapat tugas dari pemegang saham Citilink ke beberapa kota di Indonesia.
Melalui surat resmi, Juliandra meminta pengunduran jadwal pada Selasa (9/7). Padahal pada tangal 3 Juli yang lalu, Juliandra juga sudah mengajukan jadwal pengunduran hingga hari ini.
"Kami sampaikan pada semua pihak, siapapun itu untuk bisa kooperatif dan segera memenuhi panggilan kami," ujar Guntur.
Selain itu, KPPU juga akan memanggil mantan Komisaris Sriwijaya, Henry Lie terkait dengan proses rangkap jabatan. Sementara rencana pemanggilan Menteri BUMN, Rini Soemarno masih akan dikaji.
"Kami akan rapat lagi untuk menentukan apakah diperlukan untuk meminta keterangan dari Menteri BUMN," imbuhnya.
Untuk kasus dugaan kartel tarif kargo, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, POS dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) hari ini mendatangi KPPU untuk memberi keterangan seputar kenaikan harga tarif surat muatan udara (SMU) atau kargo udara.
Wakil Ketua Asperindo, Budi Paryanto mengatakan, salah satu keterangan yang disampaikan adalah tentang kenaikan tarif SMU yang menurutnya di luar kebiasaan.
"Pertama dari sisi kenaikannya yang berturut-turut selama periode waktu enam bulan terakhir, dan yang kedua persentase kenaikannya itu di luar kewajaran, akumulasi yang terendah itu 70 persen, yang tertinggi sampai angka 350 persen untuk beberapa sektor kota tujuan," ungkap Budi.
Ditambahkan Guntur, selain kasus kartel tiket yang banyak mendapat perhatian media, dugaan kartel tarif kargo ini juga masih berjalan. Dalam kasus ini, KPPU berencana melakukan ekspose perkembangan kasusnya pekan depan.
"Minggu depan akan kami ekspos dan akan kami putuskan nanti di rapat komisi," ujar Guntur.
Sedangkan yang terbaru tentang travel umrah, Guntur menjelaskan ada empat terlapor pelaku usaha travel agent yang diberikan oleh pihak Garuda. Hal itu berpotensi membuat persaingan tidak sehat dengan travel umroh lainnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- bank bjb Dukung Penyediaan Uang Baru saat Ramadan dan Idul Fitri
- Okupansi Hunian di Kawasan Bromo Jelang Kasada Meningkat, Kamar Kapsul Bisa Jadi Solusi
- Ini Tujuan Didirikannya Research Institute
