Kritik Pemerintah Soal Impor Beras, PDIP Ngawi: Sesat dan Rugikan Rakyat

Ilustrasi gudang beras/Net
Ilustrasi gudang beras/Net

Rencana pemerintah membuka keran impor 1 juta ton beras menimbulkan polemik. Sebab rencana itu mencuat saat masa panen raya pertama tahun ini yang berlangsung sepanjang Maret-April 2021.


Kritik pun deras mengalir ke pemerintah salah satunya dari PDIP Ngawi. Melalui Fraksi PDIP DPRD Ngawi pun bersikap keras menolak rencana pemerintah impor beras adalah perbuatan sesat. 

"Jelas sesat, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau realita di lapangan dan merugikan," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu, (24/3).

King sapaan akrabnya menilai, pemerintah harus hadir membela rakyat dalam konteks ini yakni para petani. Selain itu, King juga menilai masalah impor beras adalah potret dari buruknya koordinasi antara para pejabat pusat dengan daerah.

"Coba apa pernah kepala daerah diajak bicara terutama dari daerah sentra penghasil padi seperti Ngawi," tukasnya.

Untuk melawan rencana impor beras tersebut, Fraksi PDIP DPRD Ngawi mengeluarkan beberapa pernyataan. Diantaranya,menolak impor beras, impor beras hanya menghamburkan cadangan devisa. 

Sementara untuk mengantisipasi ketersediaan pangan, Fraksi PDIP DPRD Ngawi meminta masyarakat untuk menanam tanaman diversifikasi beras untuk mengurangi kebutuhan beras, sehingga terjadi surplus beras dan Indonesia kembali menjadi pengekspor beras.

Tidak hanya itu, King juga menganjurkan seluruh masyarakat untuk mengurangi konsumsi beras dengan makanan pengganti pada saat terjadi penurunan produksi beras akibat bencana.

"Demi mendukung ketersediaan beras," pungkasnya.

Diketahui, Setiap musim panen padi, petani di Ngawi mampu memproduksi gabah 780 ribu ton. Fakta itulah membuat Ngawi sebagai wilayah penyangga pangan nasional urutan ke 6 dan di Jawa Timur menempati urutan ke 2 setelah Lamongan.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news