Sikap Pemerintah Daerah Banyuwangi dalam menangani virus corona atau Covid-19 menuai kritik.
- Baksos Kapal Malahayati Layani Warga Pesisir, PDIP Surabaya: Waspadai Pergantian Musim
- Satpol PP Surabaya Siagakan 1.450 Personel Amankan Libur Nyepi dan Idulfitri 2025 di 13 Lokasi Rawan
- Kodim Ngawi Gelar Vaksinasi di Ponpes Ta'zhimus Sunnah
Danu Budiyono, aktivis sosial politik Banyuwangi mengatakan, penanganan virus corona tidak saja lamban tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
“Istri bupati Anas (Ipuk Fiestiandani) yang menjadi bakal calon bupati Banyuwangi selalu ikut kunjungan bupati saat membagi sembako, nasi bungkus dan lain lain. Bahkan ada juga yang tertutup seperti di Desa Gombengsari kemarin,” kritik Danu pada Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (11/4).
Menurut Danu, urusan bagi-bagi nasi bungkus, sembako dan lain-lain bisa lewat RT RW, Kelurahan/Desa, dan kecamatan.
“Apalagi sampe menghadirkan kerumunan massa, tinggalkan urusan Pilkada dulu. Kami jenuh dengan hal hal gitu,” terangnya.
Ditambahkan Danu, saat ini pihaknya belum mendengar kesiapan dan langkah kongkrit Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas untuk pencegahan, penanganan, koordinasi dengan Forpimda hingga pemulihan pasca corona.
“Temuan sidak pimpinan dewan di kantor Gugus Tugas Covid-19 dan di titik poin perbatasan saja miris kesiapan perlengkapannya. Kemarin ada pasien PDP meninggal dunia juga dikeluhkan warga sekitar karena tak menggunakan protap gugus tugas,” urainya.
Di awal bupati kesannya cekatan dengan menyiapkan ruangan isolasi di pendopo, menyiapkan rumah warga buat karantina, membagi-bagi sembako, nasi bungkus dan lain-lain. Sayangnya ini berbanding terbalik saat melihat kondisi kantor pusat gugus tugas yang menjadi pusat kendali masih belum siap.
“Saya juga dua kali kok kesana. Saya tanya mana humas atau juru bicaranya gak ada. Padahal saya hanya mau tahu apdate data soal corona, masak kita harus keliling ke rumah sakit,” tanyanya.
Diketahui, Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi telah mengalokasikan dana sebesar Rp 78 miliar untuk penanganan kasus virus corona.
Namun kata Danu, untuk penanganan Covid-19 ternyata belum maksimal. “Kalai tidak mampu memimpin gugus tugas, apa pak Bupati di rumah saja, biar kami rakyatmu keluar ramai-ramai membantu,” sindirnya.
Ketua Fraksi Gerinda DPRD Banyuwangi, Naufal Badri mengaku, sistem deteksi dini untuk covid-19 masih lemah.
Menurutnya perlu ada percepatan akselerasi untuk melakukan deteksi dini, cepat melakukan lokalisir, dan cepat membuat peta sebaran.
“Minimal kebutuhan mendasar untuk pencegahan itu harus diutamakan. Temuan temen-teman waktu sidak di lapangan seperti di kantor Gugus Tugas Covid-19, kemudian di titik poin perbatasan antar kabupaten sama sekali tidak siap. Sangat miris lho,” urainya.
Naufal membeberkan di Kantor Gugus Tugas Covid-19 mengalami kekurangan ketersediaan alat kesehatan, seperti thermal gun, alat penyemprot disenfektan, bilik sterilisasi dan lokasi Posko yang kurang strategis.
“Padahal ini urusan nyawa jangan main main,” ujarnya.
Senada, Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahyana Negara menyayangkan Pemkab Banyuwangi yang belum maksimal dalam menangani wabah Covid-19.
“Kami bukan saja menyayangkan tapi saya minta terbuka semuanya. Jadi Gugus tugas itu harus jelas kerjanya, semua terkoneksi, pos pos jaga, rumah sakit, kecamatan, puskesmas dan lain-lain terkoneksi semua dengan gugus tugas. Berapa ADP yang dimiliki, kekurangannya apa dan seterusnya. Selain itu sistem dan update data harus menjadi satu dan cepat,” tegas Made.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Mutasi Covid-19 Varian Delta India Ditemukan di Bangkalan, Forkopimda Jatim Sigap Tangani Penyebaran Kasus
- Miris, Toilet Kantor Bupati Gresik Dibiarkan Rusak Tak Berfungsi
- Dorong Hilirisasi Menperin Tinjau Perkembangan Smelter Freeport di JIIPE Gresik
