Sikap tegas diperlihatkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menanggapi dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga terdampak Covid-19.
- PDIP Surabaya Desak KPU Terbuka Soal Penundaan Tes Kesehatan Machfud Arifin-Mujiaman
- Pernah Setuju Presidential Threshold 0 Persen, Gerindra Kini Nyaman Dengan 20 Persen
- Targetkan Kemenangan Suara, Mulai 2022 PKB Jember Perkenalkan Calegnya Sejak Dini
Pemotongan BST dilaporkan terjadi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Sejumlah warga mengaku dimintai uang Rp10 ribu hingga Rp20 ribu oleh seorang oknum untuk mendapatkan BST Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 600 ribu. Alasannya, sebagai upah atas informasi terkait pencairan BST.
LaNyalla meminta aparat kepolisian mengungkap kebenaran kasus tersebut dan menindak pelaku dengan tegas.
"Seharusnya tidak ada pihak yang berani coba-coba mengambil keuntungan pribadi dalam penyaluran Bansos Tunai ini. Semua pihak harus mengerti kondisi saat ini yang semuanya mengalami kesulitan. BST Rp 600 ribu itu itu adalah hak sepenuhnya dari penerima bansos," ujar LaNyalla di sela-sela masa reses di Jawa Timur, Sabtu (24/7).
Menurut senator asal Jawa Timur itu, masyarakat sekarang sudah pandai dan kritis. Apalagi saat ini berada di era kecepatan dan keterbukaan informasiKendati begitu, LaNyalla memandang bahwa pada prinsipnya siapapun yang merasa dirugikan dalam penyaluran BST dan tidak bisa diselesaikan secara damai, LaNyalla meminta agar melaporkan ke pihak berwajib.
"Meskipun jumlah yang diminta kecil, tetapi hal itu mencemari program yang baik untuk masyarakat. Perilaku korup apalagi dilakukan kepada rakyat yang sedang terjepit kehidupannya, harus ditindak," ungkapnya.
Potensi pungli semacam itu, lanjut LaNyalla, bisa saja terjadi di daerah lain. Untuk itu dia meminta kepada masyarakat untuk mengawasi.
"Partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan. Pengawasan dari masyarakat, kemudian kekompakan semua warga akan meminimalisir terjadinya pungutan-pungutan yang tidak dibenarkan," tuturnya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu berharap tidak ada lagi pungli, berapa pun jumlahnya. Dia juga telah meminta kepada seluruh anggota DPD untuk memastikan penyaluran BST di wilayahnya berjalan baik, tepat sasaran dan tanpa potongan.
"Kasihan rakyat yang kehidupannya pas-pasan. Saya pastikan bahwa tidak ada fee atau uang yang harus disetorkan kepada petugas atau pihak manapun dalam penyaluran BST," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Firli Bahuri: Orang Kenal Bali tapi Tidak Mengenal Indonesia
- Terbukti, Mulyono Lebih Hebat dari Soeharto
- Soal Rencana PPN Sembako dan Pendidikan, Pengamat: Ini Kebijakan Ngaco, Harus Ditolak!
