Kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan ditentukan oleh partai pemenang Pemilu. Hal itu terjadi sejak jaman reformasi tahun 1998. Terkadang, partai bukan pemenang Pemilu bisa menempatkan kadernya di kursi MPR.
- Apresiasi Kerja Demokrat Kawal Suara Jatim, Prabowo Temui SBY
- Hiruk Pikuk Internal PDIP Dicurigai Sebagai Rekayasa Sistematis
- Puluhan Ribuan Buruh SKT Titip Pesan ke Ketua Projo Jatim: Matur Nuwun Jokowi
Contohnya di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Posisi Ketua MPR diberikan kepada partai yang kalah yakni PDI-Perjuangan. Begitupun di era Jokowi, kursi MPR diberikan kepada Partai Amanat Nasional.
"Bila Gerindra jadi (Ketua) MPR, itu lebih elegan," ujar Pengamat Politik, Prof Dr Siti Zuhro saat menjadi narasumber di acara 'Utak-atik Manuver Politik', Sabtu (27/7).
Saat ini semua partai sedang berusaha, tetapi masyarakat terlalu cepat menyimpulkan. Misalnya saat publik menerjemahkan kalau pertemuan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati kemarin diartikan sebagai keinginan untuk bergabung.
"Pandangan saya, Jokowi akan membuat kabinet ahli. Bukan karena sosok, tapi kapasitasnya. Begitupun di parlemen. Para elite itu melihat dengan visioner. Sekarang mulai berpikir bagaimana kita mereview konstitusi kita dan tidak dengan sumbu pendek," paparnya.
"Aturan mainnya sudah ada. Bagaimana di MPR pun begitu," tutup Siti.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Peran Penting Emil Dardak Dalam Menarik Dukungan Generasi Milenial
- Semangati Kader di Jatim, Airlangga Hartarto: Golkar Harus Bangkit Dan Menang Di Pemilu 2024
- PDIP Serang Prabowo, Demokrat: Munafik, Munir Dibunuh Saat Megawati Berkuasa
