Ada-ada saja, bukan hanya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang terkena pemakzulan oleh parlemen. Kasus hampir serupa juga dialami Eko Suprabowo Kepala Desa (Kades) Krompol, Kecamatan Bringin, Ngawi. Menyusul ratusan warga Desa Krompol melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau Pemdes Ngawi, Senin, (06/01).
- Mencuat Kabar, Oknum Pengurus Partai Jadi Makelar Mutasi Jabatan di Bondowoso
- Kolaborasi Kejati Lampung dan Lions Club Surabaya Padma Bantu Sumur Air Bersih di Labuhan Maringgai
- Antisipasi Pemanasan Global, Menko PMK dan Kapolri Tanam 10 Juta Pohon di Madiun
Terutama pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam empat tahun terakhir mulai 2015, 2016, 2017 dan 2018. Tidak sebatas itu selama menjabat kepala desa, Eko Suprabowo dianggap tidak transparan dalam mengelola aset milik desa setempat.
Sebagai kepala desa itu harus transparan apalagi menggunakan kekuasaan yang tidak masuk akal. Karena apa dia itu menjadi pemimpin sebagai kepala desa jangan membenturkan dengan hukum-hukum yang tidak positif,†terang Suyadi salah satu peserta aksi unjuk rasa.
Tandasnya, selaku warga masyarakat Desa Krompol meminta pihak Camat Bringin Supriyadi jangan sampai menjadi beking atau mendukung kepada kepala desa yang sebetulnya harus dikoreksi. Mengingat sesuai penilaian Suyadi, selama menjabat dua periode sebagai kepala desa, Eko Suprabowo diduga telah menyalahgunakan kewenanganya dan tidak terbuka dalam mengelola keuangan desa.
Sementara itu Kabul Tunggul Winarno Kepala DPMD Ngawi menerima semua aspirasi yang dibawa warga Desa Krompol. Namun, menyinggung tuntutan agar Kades Krompol lengser dari jabatan akan dikaji lebih lanjut dengan melakukan komunikasi dengan pihak terkait. Dalam kasus ini Kabul berjanji secepatnya menyelesaikan permasalahan antara warga dan kepala desa di Krompol.
Tadi semua aspirasi telah kita terima namun semunya itu perlu kajian-kajian agar kedepanya bisa selesai secara baik tentunya sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan dalam kasus ini,†pungkas Kabul.[dik/bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wujudkan Bundaran Dolog Bebas Macet, Pemkot Surabaya Siap Tempuh Jalur Konsinyasi
- Ini Kata Plt Wali Kota Surabaya Usai Observasi Pasca Disuntik Vaksin Sinovac
- Antre 28 Tahun, Pemerintah Aceh Diminta Segera Implementasikan Qanun Haji Dan Umrah
