Sejumlah menteri berkinerja baik pada Kabinet Kerja saat ini dinilai layak dipertahankan Presiden Joko Widodo dalam pemerintahannya mendatang. Salah satunya adalah, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
- Hasyim Asyari Resmi Terpilih Ketua KPU Periode 2022-2027
- Raperda RPJPD Tahun 2025-2045 Disahkan, Pj. Gubernur Adhy Optimis Wujudkan Jatim Berakhlak Dan Maju,
- Menko Polhukam Bertemu Sultan, Bahas Pertemuan Jokowi-Megawati?
Menteri-menteri yang dimaksud, sambung dia, berhasil membuktikan kinerja yang baik dan mampu menjalankan visi dan misi Presiden Jokowi.
"Ada sejumlah menteri yang menunjukan kinerja yang kinclong," kata Sirojudin seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/10).
Pendapat yang sama diungkapkan Direktur Gerakan Muda Jokowi-Maruf Amin (Gema Jomin) Dian Assafri. Dia bahkan menyebut, setidaknya ada delapan menteri yang layak untuk dipertahankan Jokowi.
Diantaranya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Moeljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Berdasarkan aspirasi masyarakat, ada delapan menteri yang layak dipertahankan Jokowi pada kabinet kerja jilid dua," terang Dian.
Menanggapi survey tersebut, politisi Golkar Meutya Hafid mengatakan, penilaian publik melalui survey merupakan masukan yang penting.
Meutya menambahkan, kinerja Airlangga Hartarto di Kemenperin mendapat penilaian positif karena berbagai program terobosan yang berhasil dikembangkan Ketum Golkar tersebut, termasuk Making Indonesia 4.0.
Pak Airlangga memang menunjukkan beliau menguasai masalah, cermat merumuskan dan menimbang solusi dengan teliti atau detil. Beliau juga dikenal banyak kerja, irit bicara,†ujar Meutya.
Meutya menambahkan, seluruh kader Golkar bakal menyambut baik jika Jokowi memutuskan untuk tetap dipertahankan Airlangga untuk membantunya lima tahun ke depan.
"Kami dari Partai Golkar tentu berbangga jika beliau terus dapat membantu Presiden secara strategis. Namun pesan Pak Airlangga, kita tunggu pengumuman Presiden secara resmi karena menteri adalah sepenuhnya hak prerogratif Presiden,†tandas Meutya. [fak]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Empat Gubernur Ini Dinilai Pantas Pimpin Indonesia 2024
- Masa Tenang, AHY Pimpin Kader dan Relawan Turunkan APK Demokrat
- DKPP Kukuhkan 204 TPD Periode 2022-2023
