Konsistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menolak bantuan pemerintah berupa uang tunai harus dibuktikan.
- Jaksa KPK Ungkap Foto Harun Masiku dengan Megawati dan Hatta Ali di Persidangan Hasto
- Pulang Kampung Usai Kontrak di Korea, Megawati Hangestri Disambut Hangat Bupati Jember
- PDIP Belum Pasti Gabung Pemerintahan Prabowo, Analis Nilai Pertemuan dengan Megawati Tak Menjamin Koalisi Bertambah
Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat tegas menolak bantuan langsung tunai (BLT). Hal yang sama juga diharapkan dilakukan PDIP terhadap kepemimpinan Joko Widodo.
Saat ini, Presiden Jokowi akan mengeluarkan kebijakan BLT sebagai langkah di tengah kenaikan harga minyak goreng.
"Publik masih ingat Megawati menentang kebijakan BLT era SBY karena dianggap membuat mental rakyat jadi meminta-minta. Sekarang justru menjadi senjata Jokowi meringankan beban masyarakat," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/4).
PDIP disarankan menggunakan hak interpelasi menolak BLT. Selain sebagai wujud konsistensi, penolakan juga untuk menunjukkan keberpihakan partai kepada rakyat kecil.
"Ini saatnya PDIP menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil dengan melakukan hak interpelasi kepada pemerintah atas mahalnya harga makanan pokok dan adanya kebijakan BLT yang tidak mendidik rakyat," pungkas Saiful.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Finalis Tokoh Dunia OCCRP, Tak Layak Hadiri Prosesi Pemakaman Paus Fransiskus
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
- Bertemu Sespimmen Polri di Solo, Ada Upaya Jokowi Ingin jadi Pusat Perbincangan Publik
