Menaker Ida Minta Pekerja Migran Indonesia Jadi Duta Bela Negara dan Duta Pariwisata

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengucapkan Selamat Hari Migran International Tahun 2019, Happy Migrant Day kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) yang ada di seluruh negara-negara penempatan, serta kepada para PMI yang sudah purna maupun para calon PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri.


Menaker Ida mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pertahanan melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama atau MoU tentang pembinaan kesadaran bela negara bagi PMI.

"Kita harus bergerak cepat, melakukan koordinasi dan memutuskan untuk memberikan wawasan kebangsaan dan ideologi kepada para calon pekerja migran kita, sebelum mereka berangkat bekerja ke luar negeri, kata Menaker Ida.

"Harapannya tentu ketika berangkat, pekerja migran kita sudah benar-benar memahami arti penting ideologi pancasila serta nilai persatuan dan kesatuan bangsa sehingga mencegah maraknya isu radikalisme," sambungnya.

Sementara, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menambahkan pihak Kementerian Pertahanan mendukung kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pembinaan kesadaran bela negara bagi PMI.

"Nanti kita matangkan konsepnya pelatihan bela negara buat calon PMI. Kita akan buat kurikulum bela negara bagi PMI. Kita harapkan bisa dimulai pada awal 2020," kata Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono

Duta Pariwisata

Dalam kesempatan ini  Menaker Ida juga berharap pekerja migran Indonesia dapat menjadi duta pariwisata yang mampu mempromosikan destinasi wisata dan keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa dan tanah air tercinta pada saat mereka berada di luar negeri.

Selain itu, Ida mengatakan, PMI sebagai  duta pariwisata yang dapat memperkenalkan pariwisata Indonesia dan objek-objek wisata prioritas di Indonesia. Untuk itu, ia meminta dukungan dan kolaborasi semua pihak.

"Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat vital. Semua pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebelum bekerja adalah tanggung jawab bersama dimulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat," kata Ida.

"Tanpa keberadaan yang optimal dari pemerintah daerah, proses penyiapan dan pelatihan anak-anak kita ini akan jauh dari standar yang diharapkan. Oleh karenanya, mohon juga dukungan dari para kepala desa, camat, para bupati, walikota dan gubernur," pungkasnya.

Menaker Ida juga menjelaskan pelayanan penempatan dan pelindungan harus dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena itu pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Pekerja Migran Indonesia menjadi hal penting dan utama.

Sampai saat ini, sudah mendirikan 41 LTSA di kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia, dan tahun 2020 rencananya akan membangun 4 titik lagi.

"Saya berharap ke depannya juga dilakukan secara estafet oleh provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan basis atau kantong pekerja migran untuk dapat mendirikan LTSA sebagai tempat sentralisasi bagi masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri,”kata Menaker Ida. [mkd]


ikuti terus update berita rmoljatim di google news