Walaupun PDI Perjuangan sudah ditetapkan oleh KPU sebagai partai peraih suara terbanyak, namun Parpol ini justru tercatat sebagai pendukung Paslon 01 Jokowi-Maruf yang paling tidak puas terhadap hasil Pileg 2019.
- Prabowo Dinilai Tidak Akan Mampu Lunasi Utang Warisan Jokowi
- Disinggung Rocky Gerung, Begini Serangan Balik Ali Ngabalin
- Antisipasi Over Capacity, Penghuni IKN Tak Lebih dari Dua Juta Jiwa
Menurut Said, ketidakpuasan itu jika diukur dari jumlah sebaran provinsi yang hasil pemilunya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan data Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang masuk ke MK, partai asal capres peraih suara terbanyak itu menggugat hasil pileg di 20 provinsi.
"Setelah PDIP, parpol pendukung capres 01 yang turut menggugat hasil pileg adalah Partai Nasdem dengan catatan ketidakpuasan di 16 provinsi, diikuti Partai Golkar (15), PKB (14), Partai Hanura (13), PPP (11), Partai Perindo (10) serta PBB (10)," lanjutnya.
Adapun PSI dan PKPI tampak pasrah pada hasil pemilu, sebab masing-masing parpol itu hanya menggugat hasil Pileg di tiga provinsi saja. PSI menyoal di Jawa Barat, Sulawesi Utara dan Papua. Sedangkan PKPI di Sumatera Utara, Maluku Utara dan Papua.
Namun demikian, lanjut Said, ketidakpuasan PDIP masih kalah jika dibandingkan dengan Partai Berkarya. Partai yang dipimpin Tommy Soeharto itu ternyata tidak puas pada hasil pileg di seluruh Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Berkarya menggugat hasil pileg di 34 provinsi.
Selain Berkarya, empat parpol pendukung capres 02 lainnya juga ikut membawa hasil pemilu ke MK. Uniknya, partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono justru terlihat lebih tidak puas pada hasil Pemilu dibandingkan dengan partai besutan Prabowo Subianto.
"Demokrat tercatat tidak puas di 23 provinsi, sedangkan Gerindra di 21 provinsi. Berikutnya ada PAN (15), dan yang paling sedikit mengajukan gugatan dari kubu 02 adalah PKS (12)," ujar Said.
"Terkait hal itu, pandangan yang mengatakan bahwa derajat kecurangan pemilu antara di pileg dan pilpres berbeda, mungkin juga ada benarnya. Pada waktunya MK akan mengklarifikasi hal itu," demikian Said.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PKS Jatim Launching 13 Posko Mudik Dr Salim, Buka 24 Jam, Siapkan Layanan Pijat Gratis hingga Dokter Jaga
- Gubernur Khofifah: Serapan APBD TA 2021 Jatim Capai 43,01 Persen
- Blegur Prijanggono Optimis Prabowo-Gibran Menang Mutlak Di Pilpres 2024