Wujud mobil dinas Pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah terlihat jelas. Selasa (29/10), beberapa unit Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid telah terlihat di halaman parkir Gedung Parlemen, Jakarta.
- Gerak Cepat, Bank bjb Salurkan Dana PEN untuk Golongan Rentan Terdampak Krisis
- Pelatihan Digital Marketing, Wabup Bondowoso Minta Pelaku UMKM Untuk Viral
- Dukung Pemenuhan Kebutuhan Hunian, Bank BTN Akan Terbikan Efek Beragunan Aset dan Obligasi
Namun, fitur yang dirasa paling mumpuni ada di sektor safety. Untuk yang standar ada SRS airbag untuk pengemudi dan penumpang di depan, driver and passenger side juga curtain shield di kabin depan dan belakang. Bahkan ada airbag di bagian lutut pengemudi.
Melansir Kantor Berita Politik RMOL, fitur keamanan standar itu ditambah paket yang lebih mumpuni: Toyota Safety Sense 2. Antara lain Pre-Collision System (PCS) yang bisa mendeteksi keberadaan objek di depan mobil.
Lalu ada Lane Departure Alert (LDA). Fitur ini mampu memperingatkan dan mengoreksi kemudi ketika arah mobil melebar. Hal yang bisa saja terjadi saat pengemudi mengantuk saat mengendarai mobil.
Belum cukup dengan 2 fitur andal tersebut, Toyota menyematkan Automatic High Beam (AHB). Fitur ini secara otomatis menyalakan lampu jauh dan mengembalikannya ke lampu dekat ketika mendeteksi ada kendaraan di depannya.
Saat mengendarai mobil di jalan tol, mobil ini akan langsung menjaga jarak aman dengan bantuan fitur Dynamic Radar Cruise Control (DRCC).
Terakhir, ada Blind Spot Monitor (BSM) yang langsung memperingatkan pengemudi ada kendaraan lain di area blind spot. Plus, Tire Pressure Warning System yang akan memberi informasi ketika tekanan ban di bawah standar.
Selain menjadi mobil dinas pimpinan MPR, DPR, dan DPD, Toyota Crown 2.5 HV G-Executive juga akan menjadi kendaraan dinas para pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Kabarnya, mobil yang tidak dijual untuk umum ini berbanderol Rp 1,5 miliar per unit. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Presiden Selanjutnya akan Diwarisi Utang Jokowi Rp8.000 Triliun
- Utang dan Defisit Disorot DPR, Sri Mulyani Klaim Anggaran Belanja Cukup Besar
- HIPMI Dukung UMKM Perorangan Naik Kelas Setelah Terima NIB dari Menteri Bahlil
