. Waktu penyelengaraan musyarawah nasional (munas) Golkar terus dipertanyakan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga sudah menyampaikan bahwa munas akan digelar pada Desember tahun ini. Tapi di satu sisi, sang rival, Bambang Soesatyo terus menanyakan perihal waktu munas.
- Ketum Fatayat NU: Perempuan Harus Asah Kemampuan Adaptasi Hadapi Tantangan Masa Kini
- Vaksin Massal Covid-19 Akan Diatur TNI-Polri
- Refly Harun: MK Telah Menyumbang Polarisasi dan Membelenggu Fungsi Parpol
"Pernyataan-pernyataannya terkait itu, lama kelamaan dapat dinilai seperti seseorang yang tidak paham berorganisasi dan miskin informasi,†ujarnya Rabu (14/8) seperti dilansir Kantor Berita RMOL.
Perlu diketahui bahwa tentang periodesasi satu kepengurusan dan pelaksanaan munas sudah diatur dalam aturan dan mekanisme organisasi partai. Di dalam AD/ART dijelaskan bahwa masa bhakti satu kepengurusan di setiap tingkatan adalah 5 tahun.
Munas reguler†yang terakhir dilaksanakan, yaitu pada Desember 2014 lalu di Bali. Artinya Munas yang akan datang itu harus dilaksanakan Desember 2019. Dan ketentuan itu juga sudah ditegaskan lagi pada Munaslub 2016 di Bali dan Munaslub 2017 di Jakarta,†tegasnya.
Pelaksanaan Munas yang akan datang di Desember 2019 juga sudah menjadi keputusan seluruh stakeholder Partai Golkar. Dewan pembina, dewan kehormatan, dewan pakar, DPD-DPD provinsi dan kabupaten/kota sudah menyepakati tidak ada perubahan waktu pelaksanaan munas.
"Munas tetap Desember 2019 sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan organisasi partai,†sambung mantan ketua umum AMPG itu.
Singkatnya, Doli menegaskan bahwa munas yang akan digelar di bulan Desember 2019 bukan atas kemauan Airlangga Hartarto sebagai ketum. Tetapi bentuk komitmen dan konsistensi seluruh warga partai terhadap konstitusi partai.
"Justru bila ada pihak yang berusaha untuk merubah itu adalah mereka yang ingin memaksakan kehendak dan kepentingannya di atas kepentingan partai, tidak taat azas dan dapat merusak tatanan organisasi,†sambungnya.
"Jangan sampai nafsu ingin berkuasaâ€, membuat jadi buta†dan kemudian meruntuhkan ketaatan kita terhadap aturan dan keputusan organisasi yang telah disepakati,†tutup Doli. [mkd
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi: Presiden Erdogan Berkunjung ke Indonesia Tahun Depan
- Ketua KPK Ungkap Modus Para Cukong Biayai Kepala Daerah Nyalon
- Penantang OK , Masih Malu Untuk Terbuka
