Naskah akademik yang menyertai rancangan Omnibus Law menjelaskan bahwa RUU tersebut disusun untuk mempertahankan momentum pertumbuhan. Caranya adalah dengan menjaga konsumsi pemerintah, daya beli, dan meningkatkan kinerja investasi.
- Ketua DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo Bagi-bagi Ribuan Kaos Prabowo-Gibran di Pasar Tradisional
- Resmi Dibuka Gubernur, Program Klinik BUM Desa dan Akademi Desa Wisata 2023 Memberi Optimistis Jatim Bangkit Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif
- AHY Perintahkan Kadernya Kawal Upaya Penanggulangan Kemenkes Dalam Kasus Gagal Ginjal
Dengan Omnibus Law, peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business/EODB) dan daya saing Indonesia diharapkan akan meningkat.
“Peringkat ease of doing business dan daya saing kita masih di bawah Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Efisiensi kita menurun. Omnibus Law dapat menjadi modal utama meningkatkan kepercayaan terhadap Indonesia,” kata Fajar Dwi Wisnuwardhani, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden (KSP).
Fajar merupakan salah satu pembicara dalam Diskusi daring “Omnibus Law Cipta Kerja dan Upaya Penyelamatan Sektor Ketenagakerjaan di Era Pandemi” yang diselenggarakan ISEI Jawa Barat bersama Kantor Berita Politik RMOL pada Senin (11/05) lalu.
Narasumber lain dalam diskusi tersebut adalah Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR), Didik Mukrianto (Fraksi Partai Demokrat DPR), Arief Poyuono (FSP BUMN Bersatu), Ristadi (KSPN), dan Aldrin Herwany (ISEI).
Menurut Fajar, perangkat regulasi yang dimiliki Indonesia selama ini tidak serta merta membuat investor berbondong-bondong datang. Karena itulah, Presiden dalam pidato pelantikannya akhir Oktober 2019 lalu menyatakan pentingnya menyiapkan RUU Omnibus Law.
“KSP, dalam hal ini Kedeputian II Bidang Perekonomian, diminta membantu mengawal dan mengawasi sejauh mana Omnibus Law, khususnya RUU Cipta Kerja, sesuai dengan keinginan teman-teman stakeholder. Kita menyerap semua aspirasi yang masuk,” tandasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Daftarkan Bacaleg Pemilu 2024, PKS Tuban Usung 50 Kader Melenial Terbaik
- Surat Edaran Mendagri soal Penjabat Gubernur Lahirkan Persoalan Baru
- Pembentukan Organisasi Rahim Ada Peran Yahudi
