Pemerintah diminta membuka isi Memorandum Of Understanding
(MoU) dengan Republik Rakyat Tiongkok yang diduga memprioritaskan Tenaga
Kerja Asing (TKA).
- DPRD Jatim Sahkan Raperda Pesantren
- Jika Tidak Pintar Pilih Capres, PDIP akan Mudah Ditumbangkan Duet Anies-AHY
- Mekanisme Bawaslu Menangani Pelanggaran Pilkada 2024
Sebabnya kata Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Saleh Partaonan Daulay, ada dugaan MoU tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan turn-key project, dimana proyek-proyek Tiongkok di Indonesia mengharuskan tenaga kerjanya didatangkan dari negara asalnya.
"PAN mendorong agar pemerintah membuka secara transparan isi MOU antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok yang dilaksanakan di Great Hall of the People oleh para pejabat Indonesia dan Tiongkok di awal periode pemerintahan sekarang ini," ujar dia di Kantor DPP PAN, Jl. Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (1/5)
Saleh melanjutkan, MOU tersebut juga penting dibuka agar tidak terjadi keresahan di masyarakat.
PAN Minta Pemerintah Buka MoU TKA Dengan Tiongkok
"Karena itu, PAN meminta agar turn-key project yang melibatkan investasi Tiongkok di Indonesia dan investasi asing pada umumnya ditinjau kembali karena dinilai tidak menguntungkan Indonesia," demikian Saleh. [dzk]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Eri Cahyadi Temui Senior-senior PDI Perjuangan, Tukar Pikiran Soal Program Kerakyatan di Surabaya
- Jokowi Kunker ke Toba Picu Kerumunan, Presiden Gagal Jadi Teladan Publik
- Airlangga Ajak Pemuda Muhammadiyah Turut Berperan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lewat UMKM
