Kerumunan warga yang diakibatkan kedatangan Presiden Joko Widodo di Danau Toba dipandang sebagai indikator orang noor satu di Indonesia itu tidak punya komitmen dalam menangani pandemi virus corona baru (Covid-19).
- Jokowi Finalis Tokoh Dunia OCCRP, Tak Layak Hadiri Prosesi Pemakaman Paus Fransiskus
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
- Bertemu Sespimmen Polri di Solo, Ada Upaya Jokowi Ingin jadi Pusat Perbincangan Publik
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, kerumunan saat kunjungan kerja tidak hanya sekali dilakukan Jokowi. Padahal disaat yang bersamaan pemerintah menerapkan banyak larangan terkait upaya menekan kasus Covid-19.
"Bahkan untuk warga yang melanggar dikenakan sanksi, Rizieq Shihab adalah bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan. Tetapi rupanya, Presiden sendiri melakukan pelanggaran itu," demikian kata Dedi melansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/2).
Menurut Dedi, fakta kerumunan yang disebabkan oleh Jokowi ini bisa berdampak pada hilangnya kesabaran dan kepercayaan pada pemerintah.
Kejadian kerumunan saat Presiden berkunjung adalah bukti bahwa pemerintah tidak bisa diandalkan. Seharusnya, saat terjadi pandemi tidak dapat dikendalikan presiden bersikap menjadi teladan bagi masyarakat.
"Pemerintah tidak dapat diandalkan, sekaligus gagal menjadi teladan publik. Semestinya, ketika pandemi tidak dapat dikendalikan sesegera mungkin, setidaknya presiden tidak memperlihatkan contoh buruk," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Finalis Tokoh Dunia OCCRP, Tak Layak Hadiri Prosesi Pemakaman Paus Fransiskus
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
- Bertemu Sespimmen Polri di Solo, Ada Upaya Jokowi Ingin jadi Pusat Perbincangan Publik
