Partai Keadilan Sejahtera tidak masalah dengan keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) yang dikabarkan masuk sebagai anggota baru koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo.
- Debat Pertama KPU Diprediksi Berat Bagi Prabowo
- Regenerasi PDIP Bisa Picu Konflik Internal, Belum Ada Sosok Pemersatu Seperti Megawati
- Rais 'Aam Ajak Warga Nahdliyin Perkuat Mental Hadapi Abad Kedua NU
"Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik, tentu masing-masing punya strategi," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (26/8).
Dengan bertambahnya anggota koalisi, kata Mardani, itu juga berpotensi memperlebar celah melakukan penyimpangan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
"Tapi PKS merasa bahwa power tends to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," katanya.
Soal sikap PKS, anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan akan tetap berada di luar pemerintah.
"PKS insyaallah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insyaallah semuanya untuk membangun negeri," pungkas Mardani. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ketua KPU: Saya Tidak Akan Komentari Putusan DKPP
- Kunjungi Jatim, Wapres Ma’ruf Amin Ziarah Makam Pendiri NU di Jombang
- Ketua IKA Unpad: Alumni Bebas Salurkan Aspirasi Politik di Pilpres 2024
