Para menteri dilarang mengeluarkan kebijakan strategis sebelum masa kerja kabinet berakhir, atau sampai Oktober 2019.
- Didukung 469 Suara, Bahlil Resmi Daftar Caketum Golkar
- Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Kenaikkan Harga BBM Ditinjau Ulang
- Menghadapi Potensi Bencana Akibat La Nina: Fraksi NasDem Jatim Dorong Pemprov Proaktif Antisipasi Banjir
Baca Juga
"Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dilansir Kantor Berita RMOL, Selasa (6/8).
Moeldoko menjelaskan, permintaan presiden didasari karena pemerintahan tinggal beberapa bulan sampai pelantikan. Moeldoko menyebut Jokowi tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.
"Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya," tuturnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- SBY: Orang yang Sering Menuduh Pemilu Curang, Jangan-jangan Dulu Sering Curang
- Dewan Pers Konsolidasi Hadapi UKW Palsu
- AHY Punya Modal Kuat Memimpin Bangsa Indonesia
Baca Juga
