Para menteri kabinet diingatkan untuk tidak mengarahkan dan mengkampanyekan pemenangan Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dalam acara-acara kenegaraan.
- Mungkinkah Muhammadiyah dan NU 'Koalisi' Pemilu 2024?
- Hadiri Istighosah PDIP Jatim, Eri Cahyadi Didoakan Jadi Gubernur Jawa Timur
- Imam Shamsi Ali: Gus Menteri, Suara Adzan Itu Indah, Tidak Pantas Dibandingkan dengan Gonggongan Anjing
"Contoh kalimatnya, 'coblos dua kali tidak sah, satu kali sah'. Itu kan tidak perlu. Tolong dikurangi atau ditiadakan," kata Bagja dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/3).
Bawaslu sendiri sudah menerima laporan-laporan masyarakat tentang sejumlah menteri kabinet yang mengkampanyekan Jokowi secara terselubung di acara-acara kenegaraan. Satu di antaranya adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir.
Jauh sebelumnya ada pula insiden dugaan kampanye terselubung oleh Menkeu, Sri Mulyani, dan Menko Maritim, Luhut Pandjaitan.
"(Menteri) fokus saja pada pekerjaan masing-masing. Kalau mau kampanye dengan di tim kampanye sekalian, bukan pada saat sedang menjabat pejabat negara. Jadi jangan sampai acara kenegaraan, acara pemerintah, digunakan sebagai ajang kampanye. Itu tidak boleh," tegasnya.
Menurut Bagja, walau yang diucapkan menteri itu tidak mengungkap unsur visi-misi dan program kerja kontestan Pemilu, kampanye terselubung dapat dijerat dugaan pelanggaran etik.
"Secara etik hampir kena itu, setelah itu pelanggaran. Bisa diterjemahkan lain. Bisa diproses. Tapi kita periksa kalau unsur kampanyenya tidak kena ada visi misi, program kerja dan itu tidak kena itu bisa tidak jadi," jelasnya.
"Ada (menteri) yang sudah mulai nyenggol-nyenggol, tolong jangan dilakukan," pungkasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Minta Perlindungan Hukum, Ratusan Nelayan Dukung Paslon Niat
- Bupati Gresik Gus Yani Ajak Masyarakat Penyintas Covid Untuk Donor Plasma Konvalasen
- Ganjar Ditinggal, Bukti PDIP Tidak Capreskan di Luar Trah Soekarno
