Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menelusuri dugaan praktik kotor pada proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) hingga obat-obatan untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air.
- KTT G20 Lancar dan Aman, Polri: Terima Kasih Masyarakat Bali, Wisatawan dan Pecalang
- Dinilai Tidak Nyaman dengan Megawati, Airlangga Sangat Mungkin Bawa Golkar Merapat ke Prabowo
- Terima Kunjungan Ganjar, JK Bicara Netralitas Aparat di Pemilu 2024
Demikian ditegaskan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ketua KPK, Firli Bahuri dan jajaran, Rabu (29/4).
"Ini (dugaan mafia alkes) kan yang inisiasi Pak Erick Thohir, manajemen BUMN, pastinya informasinya akurat dan A1. Harusnya KPK menginisiasi penyelidikan atas indikasi hadirnya mafia obat, mafia farmasi, mafia alkes? Bagaimana 90% bahan baku obat selama ini kok harus diimpor?" kata Arteria Dahlan.
"Saya minta KPK untuk mengusut tuntas mafia alkes dan praktik kotor pengadaan barang dan jasa Covid-19," imbuhnya, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
Menurut Arteria Dahlan, KPK seharusnya sigap dan jeli melihat persoalan dugaan praktik rasuah pada proyek pengadaan alkes untuk Covid-19 ini. Sebab, di tengah negara kewalahan menghadapi pandemik Covid-19, jangan sampai anggaran dibuang-buang tidak pada tempatnya.
"Kenapa selama ini dibiarkan? Apakah ada permufakatan jahat yang melawan hukum di dalamnya? Jangan sampai negara selalu terjebak pada short term policy yang ujung-ujungnya pada duit terus, proyek terus dan dagang terus yang semakin mengokohkan posisi para mafia tersebut. Saatnya melalui KPK bangsa ini harus berdaulat, bangkit dan melawan," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Makna Putusan MK Bukan 75 Pegawai KPK Dites Lagi, Tapi Diberi Pesangon
- Harga Jagung Melambung, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Pemprov Cari Solusi
- Bertemu, Retno Marsudi dan Menlu Blinken Dilaporkan Bahas Normalisasi Indonesia-Israel
