Program Food Estate untuk ketersediaan pangan secara nasional dinilai sebagai penyalahgunaan kekuasaan.
- Mentan: Anak Muda Harus Ikut Membangun Food Estate
- Hasto Anggap Food Estate Kejahatan Lingkungan, Relawan Prabowo: Hutan Mana yang Ditebang?
- Food Estate yang Dinahkodai Prabowo Diklaim Berhasil di Papua
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Iwan Nurdin melihat, seharusnya masalah pangan diberikan kepada Kementerian Pertanian bukan yang lain, dengan tujuan petani dan nelayan yang merasakan dampak positifnya. Terbukti, saat ini program tersebut diduga mangkrak.
"Secara politis itu bukan cuma kedekatan, itu penyalahgunaan kekuasaan. Jadi bukan cuman kedekatan, ini penyalahgunaan kepercayaan, kepada satu institusi yang tidak berwenang, sekaligus tidak kepercayaan kepada Kementan," kata Iwan dalam diskusi di kawasan Cikini seperti dilaporkan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/1).
Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai leading sector food estate atau penggarapan lumbung pangan di sana.
"Leading sector-nya ini nanti, karena menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan, yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian dan Menteri PU," ujar Jokowi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).
Lumbung pangan baru yang ada di Kabupaten Kapuas ini akan dilakukan di lahan seluas 20.704 hektare.
Untuk saat ini, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektare. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 165 ribu hektare lahan potensial di Kalimantan Tengah, yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan lumbung pangan nasional.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Respons Prabowo Soal Pemakzulan Gibran, Bukti Indonesia Bukan Negara Fasis
- Danantara Bukti Konsistensi Presiden Prabowo Konsolidasi Potensi Ekonomi
- Kiai Kampung Dukung Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi
