Kebijakan pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah pandemik Covid-19 mirip karantina wilayah atau lockdown.
- Gerak Cepat, Mardiono dan Pengurus DPP PPP Menghadap ke KPU Siang Ini
- Arsul Sani Curiga IPK Indonesia Turun Karena Ada yang Bilang Jangan OTT
- Diduga Ada Pengondisian, Parpol Ramai-ramai Tinggalkan Anies
Hal ini dikatakan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/5).
Menurutnya, hal yang dinilai mirip adalah adanya pembatasan lalu lintas manusia. Di mana, masyarakat dilarang untuk mudik ke kampung halamannya. Apalagi setiap perbatasan di wilayah yang melaksanakan PSBB dijaga ketat oleh petugas gabungan.
"Itulah bentuk kecurangan pemerintah, saya katakan ini sebagai perbuatan melawan hukum pemerintah. Kebijakannya PSBB, pelaksanaanya karantina wilayah, ini jelas ada sesuatu," ucap Saiful.
Saiful menduga, pemerintah sengaja menerapkan PSBB dibanding karantina wilayah karena tidak mau dibebani kewajiban yang diatur dalam UU.
Tak hanya itu, aturan mirip kebijakan karantina wilayah ini juga dinilai akan menjadi bom waktu nantinya dirasakan rakyat kecil.
"Kalau terus-terusan begini, bukan tidak mungkin ini merupakan bom waktu bagi rakyat kecil. Yang mereka sewaktu-waktu dapat melakukan upaya apapun untuk melawan di tengah ketidakpastian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri," pungkas Saiful.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Antisipasi PMK, Daniel Rohi Usulkan Pembatasan Lalu-Lintas Hewan Di Perbatasan Jatim
- Terima SK dari AHY, 15 Ketua DPC Demokrat di Lampung Segera Dilantik
- Relawan Duetkan Ganjar dengan Moeldoko
