Pemerintah kini menggodok penguatan sektor pendidikan pesantren dan keagamaan. Penguatan ini tidak hanya dari segi pembelajaran di tengah pandemi Covid-19, tetapi juga menyangkut bantuan sosial (bansos).
- Sebanyak 76 Persen Mahasiswa Menyebut Efektif Kuliah Daring Selama Pandemi
- Terjerat Dalam Gurita Oligarki, Nasib Jokowi Bisa Seperti Muhyiddin di Malaysia
- PDIP Perkasa di Survei, Hasto: Elektoral Sejati Partai Berada Di Hati Rakyat
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Afirmasi kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan melalui telekonferensi, Senin (8/6).
Rapat dihadiri Menag Fachrul Razi, Menkes Terawan Agus Putranto, Mensos Juliari Batubara, Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Menkominfo Johnny G. Plate, Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Doni Monardo, Wamenkeu Suahasil Nazara, dan perwakilan pemangku lebih dari 25 pondok pesantren (ponpes) dari seluruh Indonesia, serta Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.
Menurut Muhadjir, sudah ada diskusi secara teknis yang dilakukan Kemenag terkait afirmasi tersebut dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah menyetujui total anggaran sebesar Rp 2,36 triliun.
“Tugas Kemenko PMK adalah melakukan koordinasi terkait hal ini. Sebelum nanti akan dilaporkan ke Wapres dan dimatangkan dalam Rapat Kabinet Terbatas, kita ingin ini agar klir dulu dengan mendengar masukan dari para stakeholder,” ujarnya seperti dikutip laman Setkab, Selasa (9/6).
Dalam kebijakan ini, Muhadjir meminta agar pembagian alokasi anggaran itu benar-benar mempertimbangkan proporsionalitas dari tiap-tiap pesantren. Sementara untuk bantuan operasional pesantren, madrasah, ataupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya agar disertai dengan petunjuk teknis yang dikoordinir oleh Kemenag.
“Masalah proporsionalitas ini sangat penting, berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar, pengasuh, dan lain-lainnya. Kalau bisa data itu nanti bisa dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren ke depan,” katanya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengusulkan agar komponen listrik masuk dalam skenario pemberian bansos kepada pesantren. Di samping jenis bantuan sosial yang berasal dari Kemensos dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
“Kemenag agar mempersiapkan peta 21 ribu pesantren dan dipilih mana yang prioritas untuk nanti dibantu oleh Kementerian PUPR. Bantuannya berupa tempat wudu, MCK, dan tempat cuci tangan yang kemudian nanti tiga hal tersebut akan kita jadikan standar baku,” sebut Menko PMK.
Sementara mengenai kapan pondok pesantren akan dibuka, Menko PMK menekankan bahwa hal itu diserahkan kepada Gugus Tugas Covid masing-masing daerah.
Oleh karenanya, Muhadjir meminta pengasuh pondok pesantren perlu berkoordinasi dan dihitung secara cermat agar tidak muncul klaster baru dan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menangkan Prabowo di Pilpres 2024, Jawa Timur Jadi Kandang Kekuatan Gerindra
- Setahun Terakhir, Elektabilitas Demokrat Jatim Naik Signifikan di Bawah Komando Emil Dardak
- Jemaah Haji 2023 Tanpa Antrean, BPK Diminta Audit Kemenag
