Sri Lanka dinyatakan bangkrut karena tak bisa memenuhi kewajibannya membayar utang. Aksi protes pun muncul sebagai buntut dari krisis Sri Lanka.
- Tetap Waspadai Potensi Pelanggaran Pilwali Surabaya, Bawaslu Pakal Lantik 84 Pengawas TPS
- Statemen Jozeph Paul Zang Makin Menjadi-jadi, Harus Segera Ditindak
- DPT Pemilu Capai 204 Juta, KPU Disarankan Perhatikan Pendirian TPS Khusus
Hal itu pun membuat Presiden Gotabaya Rajapaksa bakal mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Juli mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta agar Pemerintah Indonesia untuk lebih bijak dan hati-hati dalam mengelola utangnya, sebagai antisipasi Indonesia tidak mengikuti jejak Sri Lanka.
“Jangan sampai nantinya beban utang negara makin besar dan uang untuk membayar utang dan bunga tidak siap, sehingga berakibat (Indonesia) seperti (kebangkrutan) Sri Lanka,” kata Rudi dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/7).
Politisi Partai Nasdem itu menambahkan, tata kelola pemerintahan dalam hal kebijakan memberikan subsidi harus menjadi perhatian Pemerintah Indonesia.
Menurutnya, subsidi energi cukup berkontribusi pada kenaikan utang pemerintah. Bila penerimaan negara tak cukup membendung subsidi energi, utang jadi solusi satu-satunya.
Di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi dan penerimaan yang belum optimal di Indonesia, pengalaman Sri Lanka harus menjadi perhatian bersama bagi pemerintah.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
