Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menanggapi perihal wacana pemerintah membuka rencana vaksinasi Covid-19 secara mandiri atau untuk komersil. Rahmad mendukung langkah tersebut namun dengan berbagai catatan.
- Mahfud MD akan Tindak Mafia Tanah, Gertak Singgung Sengketa Tanah Cakung
- Menag Yaqut: Idulfitri Saat Pandemi Makin Perkuat Nilai Kemanusiaan
- Selamatkan Organisasi, Mayoritas DPD Bara JP Kian Mantap Gelar KLB di Surabaya
"Yang harus dicatat boleh saja direncanakan, didiskusikan, namun dengan catatan yang sangat ketat dan aturan yang ketat pula," kata Rahmad lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/1).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, aturan ketat itu harus memenuhi unsur keadilan dan hak untuk mendapatkan vaksin dalam waktu dan kesempatan yang sama.
"Setiap warga negara untuk itu perlu ada skala prioritas seperti yang sudah disampaikan pemerintah sehingga terhindar berebuat dan saling mendahului," ucapnya.
Rahmad menegaskan jika rencana vaksin mandiri didahulukan lantaran untuk warga yang memiliki ekonomi lebih, maka hal tersebut harus dihindari pemerintah.
"Maka mutlak tidak boleh dan dilarang setiap pribadi dan individu mendapatkan vaksin mandiri. Namun vaksin mandiri diperuntukan kepada perusahaan dengan jumlah karyawan besar, serta kelompok masyarakat dengan jumplah besar yang memiliki banyak seperti pondok pesantern, sekolah dan lain-lain," tegasnya.
Selain itu, Rahmad juga memberikan penekanan kepada setiap rumah sakit yang memberikan pelayanan vaksin mandiri secara pribadi.
"RS dilarang uuntuk memberikan pelayanan vaksin mandiri secara pribadi, bila terbukti melanggar harus diberi sanksi tegas dengan ancaman pembekuan operasional RS, mengingat bila tidak ada sanksi dan aturan larangan, maka RS lebih mengutamakan memberikan pelayanan vaksin mandiri ke pribadi," tegasnya.
"Maka moral hazart akan muncul dengan RS lebih memprioritaskan pelayanan vaksin berbayar alias mandiri dibandingkan layanan vaksin gratis. Tugas dari negara," tandas Rahmad menambahkan. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Paslon Bupati- Wakil Bupati Tuban Gelar Konsolidasi Bersama Partai Pengusung
- Gubernur Khofifah Ajukan Rencana Pembangunan 40 Sekolah Rakyat, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Soroti Tata Kelola Pendidikan
- Jerry Massie: PSI Psywar dengan PDIP Usung Ganjar Jadi Capres 2024?
