Kebijakan pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi pandemik Covid-19 dinilai hanya setengah hati.
- Mensos Risma Klaim Ada Bantuan Yang Diterima Masyarakat Tidak Sesuai
- Prabowo Disebut Capres Paling Komitmen Dukung UMKM
- Kalau IKN Pindah ke Kaltim, Predikat Jakarta Bisa Diganti Jadi KBJ
Sebab, saat ini pemerintah sendiri yang justru menjadi pemicu gejolak pembangkangan dari masyarakat yang memang tidak punya pilihan kecuali harus melanggar PSBB.
Hal ini dikatakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya beberapa saat lalu, Sabtu (9/5).
"Inilah PSBB ataupun karantina wilayah tak dilakukan dengan disiplin. Apalagi, pemerintah terlihat setengah hati dan memanasi munculnya perlawanan terhadap anjuran disiplin," ujar Andi Arief.
Menurut dia, masyarakat yang tidak punya pilihan harus keluar rumah untuk menafkahi sanak keluarga menjadi wajar. Karenanya, meskipun ada peraturan yang namanya PSBB mesti saja bisa tidak diindahkan.
"Masyarakat kita mungkin bisa menahahan lapar, namun sulit untuk dibatasi kebebasannya," tandasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
Sejumlah kebijakan pemerintah kerap berseberangan dengan spirit PSBB. Misalnya, kebijakan Menhub Budi Karya Sumadi yang mengeluarkan izin pengoperasian seluruh moda transportasi. Hingga wacana Menko Polhukam Mahfud MD terkait pelonggaran PSBB.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Besok Upacara HUT ke-76 RI di Balai Kota Surabaya Berlangsung Terbatas, Peserta Mengikuti Secara Virtual
- Janji Said Abdullah ke Megawati, Menangkan Risma-Gus Hans di Pilgub Jatim
- Kejari Cimahi OTT Pejabat BPN, Amankan Duit Rp 35 Juta
