Di pemerintahan periode kedua ini, Presiden Joko Widodo mengangkat 12 orang wakil menteri, tujuh stafsus presiden baru, dan banyak staf kementerian.
- Menang di Pilkada Kabupaten Madiun, Hari Wuryanto Cukur Gundul Relawannya
- Cak Imin Potensial Dikudeta Tangan-tangan Kekuasaan Usai Bergabung Koalisi Perubahan
- Fraksi Gerindra DPRD Jatim Akan Bacakan Dukungan Prabowo Capres 2024 Di Rapimnas
Hal ini ditanggapi ahli hukum tata negara Refly Harun usai menjadi pembicara "Konsolidasi Jejaring Komisi Yudisial" di Bumi Katulampa, Bogor Timur, Sabtu (23/11).
"Iya itulah paradoksnya. Di satu sisi Presiden mengatakan bahwa dia ingin merampingkan birokrasi, tapi di sisi yang lain dia mengangkat akomodasi politik yang luar biasa," ujar Refly seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
Dia mempertanyakan mengenai langkah Jokowi tersebut yang diklaim untuk meringankan beban kerja kepala negara dan juga para pembantunya di kementerian.
"Apakah beban kerja periode ini akan jauh lebih sulit, lebih complicated dibandingkan beban kerja periode pertama? Harusnya jauh lebih mudah," kata Refly Harun.
Dia tidak melihat beban kerja yang lebih di pemerintahan kedua Jokowi. Pasalnya, pemerintah dan para pembantunya hanya meneruskan program kerja yang sempat terbengkalai pada periode sebelumnya.
"Tapi yang terjadi tidak demikian. Ternyata, membutuhkan politik akomodasi yang luar biasa. Dengan wamen-wamen yang 12 orang tersebut, dengan staf khusus yang banyak, nanti belum lagi menteri-menteri akan menunjuk staf khusus sendiri," ucapya.
"Dan ini menurutnya saya akhirnya tidak efektif, negara ini seperti event organizer yang memperbanyak panitianya, padahal kegiatan tersebut bisa dilaksanakan oleh beberapa orang saja, di luar negeri EO cuman beberapa orang kita seabrek-seabrek itu kebiasaan kita gitu," demikian Refly Harun.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PKS Deklarasi Menangkan Pasangan Harmonis di Pilkada Madiun 2024
- Cerita Haru Mohammad Ashari Yang Selalu Santuni Anak Yatim Saat Kunjungan Ke Dapil
- Politisi Gerindra Minta Pemprov Gratiskan Bus TransJatim Saat Lebaran
