Pemprov Jawa Timur diminta untuk menggratiskan tarif Bus TransJatim saat arus mudik dan balik lebaran 2023 mendatang.
- Pimpin Upacara Hardiknas 2025, Gubernur Khofifah Sampaikan Pemprov Jatim Siapkan Paket Kebijakan Pendidikan Rp 126,236 Milyar Serta Tegaskan SPMB Berintegritas dan Objektif
- Pemprov Jatim WTP 10 Kali Berturut-turut, Gubernur Khofifah: Bukti Sinergi Eksekutif Legislatif Wujudkan Akuntabilitas dan Good Governance
- Pemprov Jatim WTP Sepuluh Kali Berturut-turut, Gubernur Khofifah: Bukti Komitmen Kuat Wujudkan Akuntabilitas dan Good Governance
Hal itu dikatakan oleh anggota komisi D DPRD Jawa Timur Hidayat usai sidak di terminal Bunder, Gresik pada Jumat (31/3).
"Kita mengusulkan agar bus ini digratiskan dalam rangka membantu pemerintah saat mudik lebaran," katanya.
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Mojokerto-Jombang itu menjelaskan, kebijakan untuk menggratiskan bisa dilakukan pada H-1 sampai dengan H plus satu lebaran. Dia mengaku akan segera mengusulkan kebijakan itu ke Dinas Perhubungan Jawa Timur untuk ditindaklanjuti.
"Karena hari raya ini momentum luar biasa dan mobilitas warga akan sangat tinggi," tambahnya.
Dikatakan dia, kebijakan untuk menggratiskan Bus TransJatim itu akan sangat bermanfaat bagi warga kurang mampu. Terutama di wilayah pinggiran seperti Sidoarjo, Gresik dan Surabaya.
Hidayat juga menyampaikan agar sosialisasi mudik gratis kepada masyarakat Jatim segera digencarkan agar masyarakat bisa mendaftar sejak jauh hari. Menurut dia, kebijakan itu sangat membantu pemerintah dan bisa menekan angka kecelakaan lalu-lintas di jalan raya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pimpin Upacara Hardiknas 2025, Gubernur Khofifah Sampaikan Pemprov Jatim Siapkan Paket Kebijakan Pendidikan Rp 126,236 Milyar Serta Tegaskan SPMB Berintegritas dan Objektif
- Pemprov Jatim WTP 10 Kali Berturut-turut, Gubernur Khofifah: Bukti Sinergi Eksekutif Legislatif Wujudkan Akuntabilitas dan Good Governance
- Pemprov Jatim WTP Sepuluh Kali Berturut-turut, Gubernur Khofifah: Bukti Komitmen Kuat Wujudkan Akuntabilitas dan Good Governance
