Pemilu Bukan Sekedar Ritual, Pemerintah Harus Bisa Memitigasi Segala Hal

Begitu dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung bertema "Tarik Ulur Pemilu 2024" yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/9).

"Urusan Pemilu bukan sekadar ritual lima tahunan, tetapi dudukkan Pemilu ini sebagai hajat terpenting kedua setelah proklamasi," kata Luqman Hakim.

Kekhawatiran pemerintah seperti diutarakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat meminta Pemilu Serentak 2024 diundur, juga tidak tepat.

Menurut Luqman, pemerintah harusnya bisa memitigasi segala hal dalam pelaksanaan pemilu. Baik itu soal polarisasi atau soal biaya.

"Bahwa ada risiko-risiko yang di kemukakan, bahwa ada polarisasi soal suhu politik yang naik, ini semua harus dimitigasi. Oleh siapa? Oleh pemerintah," terangnya.

Legislator PKB ini bahkan menegaskan, jika pemerintah tidak sanggup menlaksanakan Pemilu Serentak 2024 sesuai keputusan, sebaiknya letakkan jabatan dan mengundurkan diri.

"Kalau pemerintah tidak sanggup memitigasi polarisasi, suhu politik yang naik, ya jangan jadi pemerintah, turun saja anda sekarang, jadi rakyat biasa, serahkan sama yang berani mengambil risiko," tandasnya.