Isu kudeta presiden di tengah pandemik Covid-19 pertama kali dihembuskan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, yang mengaku telah mengantongi nama sejumlah tokoh yang ingin melakukan kudeta.
- RHP: NU Baru dalam Masyarakat yang Baru
- Rocky Gerung Sudah Taat Hukum, Syahganda Minta Tidak Ada Persekusi Lagi
- Cawe-cawe Pemilu, PKS Khawatir Jokowi Gunakan Kekuasaan untuk Politik Praktis
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran mengatakan kalangan yang dituduh akan mengkudeta presiden itu dialamatkan untuk kaum kritis.
"Berbeda dengan Boni yang menilai kelompok kritis bagian dari kelompok pengacau negara, Saya justru menilai bahwa kehadiran kaum kritis tersebut adalah suplemen dan vitamin bagi kesehatan prosesi demokrasi Indonesia," ungkap Andi dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/7).
Andi melanjutkan bahwa saat ini Indonesia mulai diserang dengan berbagai jenis virus yang mengancam keberlangsungan reformasi menuju konsolidasi demokrasi yang sedang berproses.
Karenanya, kehadiran kelompok kritis yang secara kuantitatif sangat minim itu, setidaknya bisa menjadi kelompok penyeimbang dalam proses-proses politik kenegaraan setelah suprastruktur politik (DPR) dilemahkan. Termasuk semakin kendornya peran infrastruktur politik publik, yakni partai politik, akibat sub-ordinasi kekuasaan.
"Kehadiran kelompok kritis dalam panggung politik Indonesia kekinian adalah energi baru bagi bangsa ini untuk keluar dari perangkap otoriterisme gaya baru yang sedang mewabah," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Milenial Sidoarjo Deklarasi Dukung Erick Thohir Maju Pilpres 2024
- Bawa Keranda, Pendukung PKB Tuntut KPU Lantik Caleg DPR RI Terpilih
- Terima Kader IMM Jatim, Fraksi Demokrat Sinergi Dengan Generasi Milenial
