Penundaan Pilkada serentak tahun 2020 telah bulat dan meminta segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Itulah kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) komisi 2 DPR RI, Kementrian Dalam negari, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI.
- Keberanian Endah: Pidato Ganjar Pranowo dan Semangat Melawan Intimidasi
- Pembahasan RUU PPRT Jangan Dipolitisasi
- Jokowi Didorong Geser APBN Untuk Pandemi dan Memberi Makan Rakyat
Opsi penundaan itu sendiri ada tiga yaitu dilaksanakan pada Desember 2020, Maret 2021 dan atau September 2021.
Danu Budiyono, Aktivis Sosial Politik Banyuwangi mengatakan, jika opsi gelaran penundaan Pilkada hingga Maret 2021 atau September 2021, tentu akan merugikan kandidat yang berstatus petahana yang mencalonkan keluarga maupun kerabatnya (dinasti politiknya) seperti di Pilkada Banyuwangi nanti.
Sebab sempat beredar luas di media bahwa Partai Nasdem sudah memberikan rekom kepada Ipuk Fiestiandani tak lain istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (Petahana).
"Pasti akan menjadi kerugian untuk petahana. Karena mereka akan digantikan oleh penjabat (Pjs) dan tergantung situasinya,” terang Danu dalam siaran persnya yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (4/4).
Dikatakan Danu, dengan penundaan Pilkada serentak itu, mereka (petahana) sebenarnya tidak bisa lagi menggunakan fasilitas untuk itu (memobilisasi ASN), memanfaatkan dana hibah dan lain lain.
Namun untuk Pilkada Banyuwangi jika opsi B dipilih yakni pada bulan Maret 2021, maka petahana masih memungkinkan memanfaakan keuntungan.
“Jelas bupati masih bisa memobilisasi ASN serta bisa mengarahkan dana-dana hibah serta lainnya untuk kepentingan dinastinya. Itu kalau bupati jadi memajukan dinastinya. Karena jabatan Bupati Banyuwangi berakhir bulan Februari 2021. Jadi hanya jeda satu bulan jika pakai opsi B,” urainya.
Sebaliknya, jika Pilkada dilaksanakan pada September 2021, situasi ini tentu akan sangat positif untuk demokrasi Banyuwangi.
“Artinya pertarungan terbuka akan terjadi, akan banyak Cabup dan Cawabup baru yang muncul. Bahkan partai politik yang sudah mengeluarkan rekom ke Bacalon bisa jadi akan ditarik lagi dan yang jelas demokrasi akan berkembang,” tandasnya.
Memang untuk saat ini, semua partai politik maupun Bacalon bupati maupun Bacalon wakil bupati tidak mau membahas Pilkada dulu, semua akan fokus menangani pandemi virus corona baru atau Covid-19.
Fokusnya bagaimana semua masyarakat bisa sehat dan terhindar dari virus corona, inilah saatnya semuanya hadir di tengah tengah masyarakat dengan aksi nyata.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pesan SBY ke Demokrat: Jangan Gamang dan Risau Meski Tidak Punya Uang dan Kekuasaan
- Said Abdullah Kembali Terpilih sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI
- Hati-hati, Gangguan Kesehatan Mental Juga Bisa Terjadi karena Keturunan
