Meruncingnya perseteruan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memunculkan desakan agar muktamar di Bali dibatalkan.
- PKS: Sistem Proporsional Terbuka Jauh Lebih Demokratis
- Paksakan Agustusan di IKN, Tunjukkan Wajah Asli Jokowi di Akhir Jabatannya
- Prabowo dan Anies Sulit Digeser jadi Cawapres, Peluang Gabungan Koalisi Kecil
Desakan PKB agar membatalkan pelaksanaan muktamar di Bali yang rencananya berlangsung mulai hari ini, Sabtu (24/6/8) hingga Minggu besok (25/8) disampaikan Ketua PBNU Habib Umarsyah.
Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan Muktamar PKB mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Bali.
“Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” kata Habib Umarsyah lewat keterangan resminya dimuat RMOL.
Dia membeberkan, penolakan pelaksanaan Muktamar PKB datang dari Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali, serta Pemuda Bali.
Habib Umarsyah pun meminta Polda Bali mengantisipasi segala bentuk potensi yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional. Serta mendesak Pemda Bali mencabut izin pelaksanaan Muktamar PKB yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Cak Imin: Jangan Kirim Preman Kacaukan Muktamar PKB, Kalian Kader NU
- Maruf Amin Terpilih jadi Ketua Dewan Syuro PKB
- Cak Imin: Semua Kader PKB Boleh Menjadi Ketua Umum
