Pilkada Malang, Gerinda Rapatkan Barisan ke Pasangan Sanusi-Didik

Tetapkan langkah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) Kabupaten Malang akhirnya berkoalisi untuk mengusung pasangan petahanan, yaitu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang HM Sanusi - Didik Gatot Subroto (SanDi).


Komunikasi yang bagus dan Potensi kemenagan yang tinggi, rupanya menjadi pemicu Gerinda memutuskan berkoalisi untuk mengusung pasangan petahanan SanDi.

"Elektabilitas pasangan petahanan kan tinggi dan potensi kemenangannya cukup besar. Tak hanya itu, selama ini kita kan memiliki komunikasi yang bagus dengan Pak Sanusi. Dan perlu diingat, Gerinda bukan baru gabung. Akan tetapi sudah sejak dulu, sudah ikut mengusung pasangan Rendra Kresna dan Sanusi di Pilkada lalu," kata Zia Ulhaq, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Gerindra. Senin (20/7)

Pria yang akrab disebut Zia itu juga menegaskan, bahwa Partai Gerinda di Kabupaten Malang cukup besar untuk dipertimbangkan dan mendukung Pasangan SanDi bukan hanya ikut-ikutan," gerinda kan bukan partai kaleng-kaleng yang hanya ikut-ikutan saja," tukasnya

Lebih jauh, Zia juga mengungkapkan, bahwa Partai Gerinda secara keseluruhan sudah mendukung pasangan SanDi, namun perlu bukti materiil berupa surat keputusan dewan pimpinan pusat (DPP).

"Deklarasi mendukung pasangan SanDi, mulai tadi malam. Usai Pak Chusni Mubarok, Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gerindra Kabupaten Malang mengambil surat keputusan di DPP," ujarnya.

Dalam hal ini, Gerindra menjadi partai keempat yang masuk dalam gerbong pasangan petahanan SanDi. Pasangan Sandi pertama kali berangkat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kemudian ikut diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), lalu disusul Partai Demokrat, dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Terakhir, Zia pun menyebutkan, Partai Gerinda bakal tetap mengkritisi kebijakan eksekutif, jika nantinya dinilai ada yang tidak tepat," meskipun saat ini sudah menyatakan bergabung dalam gerbong Bupati petahanan. Kalau ada kebijakan yang salah, tetap nanti akan dikritisi," tandasnya.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news