Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus difokuskan untuk mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3 dan 2 yang diperpanjang pemerintah hingga 30 Agustus 2021.
- SBY Turun Gunung Karena Kondisi Politik Nasional Sedang Tidak Baik
- Lawan Anies Bukan Ganjar, Tapi Hantu!
- Program Paslon Ali-Ali Bikin Gembira ASN Banyuwangi
Begitu harapan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menanggapi efektivitas PPKM dan kaitannya dengan pengelolaan APBN.
Salah satu hal yang diminta Netty kepada pemerintah adalah memastikan perpanjangan PPKM berhasil menekan laju penyebaran pandemi, dengan didukung refocusing anggaran yang tepat sasaran.
"PPKM akan berhasil jika pemerintah memastikan adanya dukungan anggaran yang tepat sasaran. Refocusing yang dilakukan harus efektif menanggulangi pandemi dengan berorientasi pada keselamatan rakyat, bukan sekedar geser slot," katanya, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/8).
Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan, saat ini banyak rakyat yang membutuhkan dukungan bahan pokok untuk bertahan hidup. Selain itu, infrastruktur kesehatan juga harus diperkuat guna mengantisipasi keadaan tak terduga.
"Sementara sistem pendukung lain seperti penanganan jenazah, pasien isoman, insentif petugas dan pengolahan limbah juga harus jadi prioritas," tambahnya.
Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI ini, pemerintah jangan bingung menentukan mana yang prioritas dan mana yang tidak. Karena, PPKM akan efektif dan kasus Covid-19 akan turun jika anggaran penanganannya efektif, tepat sasaran serta tidak ada moral hazard dengan motif kepentingan ekonomi dan politik kelompok atau golongan.
Oleh sebab itu, Netty menekankan kepada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga, agar legowo mendukung refocusing anggaran yang bobotnya lebih pada penanganan pandemi.
"Ini saatnya negara menunjukkan soliditas manajemen nasional yang tidak lagi ego sektoral. Kurangi juga kegiatan tidak esensial seperti kunjungan, rapat koordinasi di luar kantor, acara seremonial dan lain-lain. Optimalkan teknologi internet untuk koordinasi secara virtual," sarannya.
Selain itu, Netty juga meminta pemerintah agar memberikan perhatian maksimal pada daerah-daerah yang sudah berada di PPKM level 2 agar kondisinya makin membaik, dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
"Perhatikan core indikator penanganan Covid-19. Jangan sampai longgar prokes dan terlena, sehingga alih-alih membaik malah kasus naik lagi," ujarnya.
Menurut Netty, Pemerintah harus mengawal daerah yang telah turun level tersebut dengan roadmap yang jelas dan rinci, agar penurunannya semakin membaik.
"Bahkan bisa jadi model atau pilot project penanganan pandemi dan PPKM. Kalau statusnya turun naik, sama saja jalan di tempat," tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Survei: Jika Pilpres Digelar Saat Ini, Airlangga Paling Dipilih Diantara Ketum Parpol Lainnya
- ASN Kecewa THR Dipangkas, PKS: Mestinya THR Bawa Kebahagian, Bukan Kekecewaan
- Tanggapi Rencana Kehadiran Presiden Rusia di KTT G20 Bali, Ukraina: Putin Tidak Berhak Muncul di Forum Internasional
