Perpanjangan PPKM Level 4 di Jawa dan Bali hingga 2 Agustus mendatang harus diikuti dengan tak ada lagi kekerasan aparat terhadap rakyat kecil.
- Rusia Hentikan Serangan Militer di Ukraina
- Golkar Masih Belum Memutuskan Koalisi 2024
- Prabowo Gunakan Hak Pilih saat Kondisi Hujan Rintik-rintik
Sebab, rakyat saat ini sudah sulit untuk menjalani kehidupan akibat pandemi, dan kemudian akses untuk mendapatkan nafkah pun ikut dibatasi selama PPKM.
"Ada beberapa catatan, kasus kekerasan yang terjadi saat penertiban pemberlakukan PPKM Darurat harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Di masa perpanjangan jangan sampai terulang," harap anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/7).
Ditegaskan Mardani Ali, perpanjangan PPKM ini harus jadi pelajaran bagi para menteri, khususnya Menteri Dalam Negeri.
"Kita masih ingat, Kemendagri baru buat edaran untuk Satpol PP, padahal saat itu PPKM Darurat sudah mau habis. Tidak sedia payung sebelum hujan," ucapnya.
Pemberian otoritas atau peluang bagi Satpol PP untuk terlibat dalam penegakan PPKM, imbuh Mardani, mestinya sudah diprediksi sejah jauh hari.
"Psikologis masyarakat juga mesti dipahami, karena dampak dari pandemi sudah membuat susah warga," demikian Mardani Ali Sera. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tak Penuhi Syarat Calon Jalur Independen Pilkada Surabaya, Asrilia Kurniati Ngaku Ada Intimidasi
- Nasdem Minta Penyelenggara Pemilu Transparan saat Jalani Tahapan
- Para Petani Karesidenan Madiun Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
