Pemerintah diam-diam masih berupaya melanjutkan proyek pemindahan ibukota di saat pandemik Covid-19. Presiden Joko Widodo dianggap telah kehilangan sensitivitas nurani.
- Mentan Sebut Kenaikan Harga Cabai Disebabkan Masalah Konektivitas Logistik
- Di Mata Cak Imin, Kekerasan Papua Bisa Dihentikan dengan Pendekatan Ala Gus Dur
- Bantuan Aksi Sosial Ganti Karangan Bunga Segera Disalurkan, Wali Kota Eri: Dari Warga untuk Warga
Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun mengklaim pihaknya telah mendapatkan dokumen yang menunjukkan perkembangan proyek pemindahan ibukota saat ini.
Dokumen yang didapat Ubedilah adalah dokumen dengan nama paket Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibukota Negara yang ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Di tengah situasi sosial ekonomi yang memburuk akibat Covid-19, Jokowi ternyata seolah-olah diam-diam masih terus melakukan upaya untuk melanjutkan proyek infrastruktur pemindahan ibukota," ucap Ubedilah Badrun dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/4).
"Hal itu terlihat dari bergulirnya proyek penyusunan master plan Ibukota Negara. Terkait proyek tersebut sudah tercantum dalam dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik," imbuh Ubedilah.
Proyek tersebut, kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), bernilai Rp 85 miliar yang dijalankan melalui penunjukan langsung.
"Entah perusahaan mana dan milik siapa nanti yang akan ditunjuk langsung. Fakta di atas menandakan bahwa proyek pemindahan Ibukota Negara di tengah derita rakyat saat ini akan terus dilaksanakan," jelasnya.
Hal tersebut, lanjut Ubedilah, memperlihatkan hilangnya sensitivitas nurani Presiden Jokowi terhadap rakyat kecil yang tengah menderita akibat pandemik Covid-19.
"Maaf, saya menilai Presiden Jokowi mulai kehilangan sensitivitas nuraninya pada rakyat kecil. Di tengah rakyat menderita akibat Covid-19 dengan korban terus bertambah dan ada juga rakyat yang meninggal karena kelaparan di Banten, Jokowi justru mendorong proyek infrastruktur terus dijalankan. Seolah ego kepentingan dan ambisinya menutupi nuraninya. Ini performa politik terburuk Jokowi," tegasnya.
Dengan demikian, Ubedilah menyarankan agar Jokowi untuk segera menghentikan seluruh proyek infrastruktur dan mengutamakan nyawa rakyat yang terdampak pandemik Covid-19.
Sekadar info, berdasarkan penelusuran di laman lpse.lkpp.go.id dengan nomor kode paket 6740119 dan nama paket Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibukota Negara (Master Plan Ibukota Negara (MP IKN)) tercantum nilai pagu paket senilai Rp 85 miliar dari anggaran APBN 2020 dengan tanggal pembuatan pada 24 Maret 2029.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hasil Survei: Anies-AHY Pasangan Paling Diminati Maju di Pilpres 2024
- Menko Luhut Sadari Kemungkinan Resesi, Tapi....
- Faisol Riza Cairkan Ribuan Beasiswa PIP di Probolinggo dan Pasuruan
