Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- Status Jakarta Kembali ke PPKM Level 2, Pengamat Menduga Pemerintah Pusat Fobia Demo
- MKMK Resmi Berhentikan Anwar Usman dari Ketua MK
- Komunikasi Buruk, Pakar Nilai Larangan Mudik 2021 Telah Gagal
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, hal ini sebagai upaya pemerintah ngeles atau menghindar dari kritik.
Pasalnya penegasan itu disampaikan di saat banyak pihak mengkritik sejumlah rencana pemerintah yang disampaikan ke publik.
"Itu cara rezim populis ngeles dari ide kebijakan yang keliru dan dikritik banyak pihak. Kalau tidak ada kritik mungkin pelonggaran PSBB jadi,” ujar Ubedilah dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).
“Ide Jokowi tentang pelonggaran itu tidak berbasis riset yang utuh, berbahaya," sambungnya.
Jika benar belum melakukan PSBB, maka Presiden Joko Widodo harus menarik sejumlah rencana yang diumumkan pemerintah ke publik. Seperti rencana membolehkan pekerja di bawah 45 tahun untuk kembali bekerja ke luar rumah dan masalah transportasi yang dilonggarkan
"Itu berisiko. Ingat gelombang kedua belum terjadi," tegas Ubedilah.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Machfud Arifin Diminta Tak Tunggangi LPMK Untuk Kepentingan Politik
- Pemekaran Dapil Pemilu 2024, Tiga Rancangan KPU Banyuwangi akan Diuji Publik
- Sekjen PDIP Gowes di Surabaya, Eri Cahyadi: Momen Perkuat Kolaborasi Antar-Kada Se-Jatim
