Keberhasilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dalam menyisihkan 27 Kejari dan Kejati se-Indonesia dalam meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (NenPan-RB) tahun 2018 lalu tak ayal menjadi jujugan sejumlah kejaksaan di hampir seluruh Indonesia.
- Kasus Sianida Anak SMP Pacitan, Terdakwa Diancam Hukuman Mati
- Terapkan Prokes Ketat, Kajati Jatim Lantik 2 Asisten, 9 Kajari dan 1 Koordinator, Ini Pesan M. Dhofir
- Deteni Rudenim Surabaya yang Kabur Berhasil Ditangkap di Jakarta
Teguh menjelaskan kedatangan beberapa kejaksaan negeri dari berbagai daerah tersebut bertujuan untuk mencari pengetahuan bagaimana cara mengelola managemen yang baik mulai dari administrasi hingga personal dalam melayani masyarakat.
"Mereka ingin mencontoh bagaimana Surabaya (Kejari Surabaya) raih WBK. Kita sih seneng melakukan tukar informasi, tukar ilmu untuk kejaksaan kedepan lebih baik," pungkasnya.
Seperti diberitakan sukses meraih WBK dari MenPan-RB, kini Kejaksaan Kejari Surabaya mencanangkan deklarasi setingkat lebih tinggi yakni Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
WBK dan WBBM ini tidak ada bedanya, semua program tersebut bermuara pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang bebas dari korupsi.
Pelayanan masyarakat atau publik yang dilakukan oleh Kejaksaan tergantung dari bidang atau seksi yang berada di naungan Korps Adhyaksa.
Misalnya tilang, Pengembalian Barang Bukti (BB). Untuk intelijen seperti TP4D bagaimana dengan stake holder hubungan dengan dinas-dinas terkait. Begitu juga dengan Datun sama, bagaimana hubungan dengan dinas-dinas terkait. Sedangka untuk Pidum misalnya, bagaimana hubungan dengan kepolisian, bagaimana hubungan dengan pengadilan.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dipanggil KPK, Mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Mangkir
- Wali Kota Eri Juga Laporkan Kasus Pungli ke Kejari Tanjung Perak
- Pertamina Menang Gugatan Rp 1,5 T dan 23 Juta Dolar AS Kasus Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan
