Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab meminta kenaikan harga kebutuhan pokok selama Ramadan dan Idul Fitri dikendalikan. Hal Ini dilakukan agar tidak terlalu berdampak pada inflasi di Kabupaten Jombang.
- bank bjb Gelar Program Promo bjb Tandamata Berjangka
- Kapal Pesiar Tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Jadi Potensi Kebangkitan Ekonomi
- Korea Selatan Tawarkan Kerja Sama Sektor Pertanian untuk Capai Swasembada Pangan Indonesia
"Saya minta dinas-dinas terkait untuk memantau terus dan mengambil langkah–langkah strategis yang tepat guna mengendalikan kenaikan harga yang tidak wajar," kata Bupati Mundjidah dikutip Kantor Berita RMOLJatim, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) High Level Meeting di ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Rabu (21/4).
Bupati Mundjidah mengungkapkan, Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1442 H, rentan adanya kenaikan harga bahan pokok. Untuk itu, TPID harus berupaya menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok diKabupaten Jombang.
"Pastinya kenaikan harga ini harus dikendalikan," tutur bupati perempuan pertama di Kabupaten Jombang.
TPID dibentuk melalui surat keputusan Bupati Jombang nomor: 188.4.45/66/415.10.1.3/2021 untuk menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan Pengendalian Inflasi Nasional dan pengendalian tingkat Provinsi.
Kegiatan itu merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama dalam rangka menjaga tingkat inflasi, sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan dan berkeadilan.
Bupati Mundjidah berharap selesai rapat TPID harus lebih intensif untuk merumuskan langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di Jombang, sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
"Mari bersama mewujudkan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Jombang dengqn upaya dan langkah yang strategis," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Skema Baru KPR Subsidi BP2BT, BTN Tawarkan Fixed Rate hingga 10 tahun
- Usung Metode Audit 5.0, KKP Kebut Program Ekonomi Biru
- Upaya Mendukung Ketahanan Ekonomi, Kemendag Kendalikan Impor Besi dan Baja
