Golkar dan PDIP paling keras kritik Presiden Joko Widodo yang telah menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli mendatang.
- Jalin Silaturahmi, Putra Gubernur Khofifah Bersama Ketua GMNU Temui KPK
- Inmendagri 53/2021 Dikritik, Kenapa Tes PCR Hanya Wajib bagi Penumpang Pesawat?
- Sudah Tidak Relevan, Gerindra Sarankan Gubernur Khofifah Revisi RPJMD
Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan wajar bila dua parpol besar tersebut mengkritik habis sang presiden.
Menurut Ramses, kewajaran tersebut terjadi mengingat saat ini masyarakat dihadapkan beragam masalah, ditambah dengan kenaikan iuran jaminan kesehatan.
"Memang kritikan ini bukan hanya datang dari partai politik tapi juga dari banyak kalangan, apalagi situasi wabah corona ini semakin menyulitkan rakyat bernapas," kata Ramses dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/5).
Ia berpandangan, sudah sejatinya tugas partai politik adalah mengkritisi kebijakan pemerintah sekalipun itu partai pendukung. Oleh karenanya, langkah kritis yang dilakukan sejumlah parpol dinilai sudah sesuai dengan jalurnya.
"Bila ada partai yang memberi kritikan apalagi itu partai pendukung, maka itu sudah sangat bagus dalam sistem pemerintahan kita," imbuhnya.
Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tugas utama untuk mencari solusi terbaik di tengah hantaman kesusahan masyarakat di tengah pandemik. Termasuk jaminan kesehatan masyarakat yang sudah seharusnya diberikan pemerintah.
"Saya kira memang pemerintah harus mencari strategi lain yang lebih meringankan rakyat atau sekurang-kurangnya rakyat masih bisa bernapas meski dalam keadaan sesak," demikian Ramses.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Denny Indrayana Sebut Putusan MKMK Bisa Batalkan Pencalonan Gibran, Relawan Hukum: Kalau Sudah Diputus ya Mengikat
- Firli Tersangka, KPK Pastikan Penetapan SYL Tak Cacat Hukum
- Syahrul Munir Dapat Surat Tugas dari PPP untuk Maju Pilkada Gresik 2024
