PDI Perjuangan ingin melakukan amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Namun sebagian pihak menilai hal itu tidak perlu dilakukan.
- Tidak Ingin Seperti Sri Lanka, Megawati Meminta Pemerintah Waspadai Krisis Pangan
- Pelantikan Serentak Pengurus DPC Demokrat se-Jatim, AHY: Mari Berjuang Dan Berdoa Untuk Kemenangkan Pemilu 2024
- Airlangga Diduetkan dengan Siapapun Tetap Berpeluang Menang
Hal ini diungkapkan Senior Lecture FISIP UGM Nyarwi Ahmad dilansir Kantor Berita RMOL, Senin (12/8).
Menurutnya, jika PDIP sukses membuat MPR sebagai lembaga tertinggi dan menaruh fungsi sebagai penunjuk kepala pemerintah maka hal itu dianggap sebagai kemunduran dalam berdemokrasi.
Sebab, dengan adanya sistem pemilihan langsung secara luber dan jurdil yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia merupakan bagian dari langkah besar upaya demokrasi di Indonesia.
"Satu di antaranya privilege politik yang nyata dari sistem demokrasi yang saat ini dinikmati rakyat kita adalah pilpres langsung bukan oleh MPR,†papar Nyarwi.
"Kalaulah disebut sebuah kemajuan salah satu kemajuan nyata yang kita rasakan sebagai buah atau hasil dari reformasi adalah Pilpres pemilu presiden secara langsung,†tambahnya.
Menurutnya, Indonesia saat ini belum sepenuhnya sukses menerapkan sistem demokrasi. Karena, banyak masyarakat yang belum merasakan mudahnya menyampaikan pendapat dan juga politik dinasti masih berkuasa di Indonesia.
"Dalam banyak dimensi kehidupan yang lain masyarakat kita belum sepenuhnya merasakan wujud nyata dari demokrasi, buktinya politik dinasti ada di mana-mana. Oligarki juga terus bermetamorfosis dan berkuasa. Parpol-parpol kita rata-rata ada di tangan kekuasaan kelompok-kelompok dinasti politik dan oligarki,†jelasnya.
Adanya dinasti politik dan oligarki, lanjut Nyarwi, dapat disaksikan di sejumlah partai yang belum dapat move on dari sosok ketumnya yang seorang elit.
"Buktinya, sulit mendapatkan sosok ketum parpol yang berasal dari rakyat biasa, yang bukan bangsawan politik ataupun pengusaha, itu salah satu contoh," katanya.
"Kalau Pilpres sebagai salah satu mekanisme demokrasi elektoral terpenting yang bisa dinikmati rakyat pun mau dipangkas. Saya kira kita tinggal menunggu waktu saja runtuhnya demokrasi yang pernah kita bangun," demikian Nyarwi.
Sekadar informasi, salah satu hasil Kongres V PDIP adalah, partai pimpinan Megawati itu menelurkan 23 sikap politiknya. Dalam poin ketujuh, PDIP menilai perlu mengamandemen UUD 1945 untuk mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara untuk menetapkan GBHN.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Isu Pemakzulan Sengaja Diembuskan untuk Jatuhkan Kandidat Capres Lawan
- Tali Bendera Putus, Gibran: Yang Penting Tetap Semangat
- Presiden Jokowi Berharap UU Perampasan Aset Tindak Pidana Segera Disahkan
